TUTUP
TUTUP
HeadlineLampung

Walhi: Minimnya RTH di Kota Bandar Lampung Salah Satu Penyebab Banjir

Admin
13 November 2022, 5:09 PM WAT
Last Updated 2022-11-24T23:12:31Z
Walhi Lampung menggelar Kampanye Lingkungan Hidup dan Krisis Iklim untuk Keadilan Antar Generasi, Ahad (13/11/2022). (Instagram.com/walhilampung)

BANDAR LAMPUNG - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Eksekutif Lampung mengingatkan kepada Pemerintah Provinsi Lampung terkait situasi ekologis daerah setempat yang cukup parah.


Kondisi pesisir dan pulau-pulau kecil kian terancam akibat aktifitas pertambangan, penebangan mangrove, dan abrasi. 


Selain itu, minimnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bandar Lampung menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir.


Hal itu diungkapkan Walhi Lampung saat menggelar aksi Kampanye Lingkungan Hidup dan Krisis Iklim untuk Keadilan Antar Generasi di Tugu Adipura, Enggal, Bandar Lampung, Ahad (13/11/2022).


"Untuk itu, Walhi Lampung mengajak publik mengetahui situasi dan kondisi lingkungan hidup serta fenomena krisis iklim," ujar Koordinator Aksi, Radian Anwar. 


Kemudian, lanjut dia, menyuarakan persoalan krisis ekologis dan krisis iklim yang berdampak pada kehidupan rakyat.


Tidak tegasnya langkah ditempuh akan berdampak besar pada jaminan atas kehidupan yang bersih, sehat dan berkelanjutan pada generasi yang akan datang.


"Hal tersebut tercermin pula pada situasi di Provinsi Lampung hingga saat ini," kata Radian, dilansir IDNTimes.


Peserta aksi berjumlah 25 orang terdiri dari NGO, organisasi pecinta alam, kelompok nelayan dan kelompok pemuda yang memiliki perhatian terhadap permasalahan lingkungan.


Direktur Eksekutif Daerah Walhi Lampung, Irfan Tri Musri, menyatakan Provinsi Lampung masuk salah satu dari 7 daerah terpanas di Indonesia. 


"Hal tersebut mengindikasikan pemerintah dan aparat penegak hukum belum tegas menindak pelaku perusak lingkungan dan belum adanya langkah serius, serta komitmen untuk mengatasi kerusakan lingkungan hidup," ujarnya.


Bencana-bencana ekologis terus terjadi di Provinsi Lampung akibat alih fungsi lahan, buruknya pengelolaan sampah, tingginya angka deforestasi dan berbagai permasalahan lingkungan lainnya sebagai dampak dari krisis iklim, harus segera menjadi evaluasi besar bagi pemerintah. 


"Harapannya, segera meninjau kembali kebijakan dan melaksanakan dengan serius," kata Irfan.


Selain masalah di Kota Bandar Lampung, dia juga mengingatkan fakta yang tak dapat dipungkiri sebagai dampak dari perubahan iklim ialah hilangnya wilayah daratan di beberapa wilayah Lampung. 


"Lokasinya berada di pantai timur, akibat kenaikan permukaan air laut dan abrasi pantai," ungkap Irfan.


Contoh lainnya, bencana ekologis berupa hidrometeorologi terjadi di Kecamatan Sidomulyo dan Candipuro di Kabupaten Lampung Selatan beberapa waktu lalu. 


"Itu membuktikan bahwa krisis iklim ada dan nyata terjadi di bumi berjuluk Sai Bumi Ruwa Jurai ini," jelas Irfan.


Aksi kali ini merupakan bentuk perlawanan atas ketidaktegasan para pemangku kebijakan dan menuntut keadilan iklim untuk antar generasi. 


Generasi yang akan datang mempunyai hak atas lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan.


"Kita tidak lagi punya kesempatan untuk menentukan langkah yang dapat dilakukan secara politik ataupun tidak, tetapi siapapun yang hidup hari ini punya tanggung jawab untuk generasi yang akan datang. Mari bergerak bersama melawan krisis iklim yang sedang melanda dunia saat ini," imbau Irfan. (*)

close