 |
| Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian (Foto: BSSN) |
DEPOK - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengakui kebocoran data oleh hacker Bjorka ada yang valid. Namun, sebagian data juga ada yang tidak valid.
Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian mengatakan ada sejumlah data informasi yang valid diumbar oleh Bjorka.
Hacker ini sudah mengobrak-abrik data pribadi warga negara Indonesia sampai pejabat tinggi pemerintah.
"Jadi, saya tidak katakan semuanya tidak valid, tapi ada juga yang valid," ungkap Hinsa di kantor BSSN, Sawangan, Depok, Jawa Barat, Selasa (13/9/2022).
Hanya saja, Hinsa tidak menyebutkan secara spesifik data yang valid tersebut data yang mana.
Mengingat, sudah banyak rentetan kebocoran data yang dijual oleh Bjorka, mulai dari pelanggan IndiHome, registrasi SIM card prabayar, KPU, maupun data pribadi para pejabat.
"Kita mengikuti dinamika perkembangan, kita melaksanakan validasi. Kita juga punya forensik di BSSN ini ada. Sekilas pun kita bisa lihat, klasifikasi data ini bagaimana. Setelah ditelisik, ternyata ada data yang berulang," ujar Hinsa, dilansir detikcom.
Kendati begitu, ia menjelaskan bahwa sebuah data memiliki klasifikasi tertentu dan masanya. Kondisi tersebut yang membuat BSSN koordinasi dengan dengan stakeholder bersangkutan yang memiliki data tersebut.
"Mereka evaluasi sistemnya, karena sebagian juga tidak merasa kehilangan data, atau mereka tidak tahu. Koordinasi sangat perlu dan tim kita dengan mereka," kata Hinsa.
BSSN melakukan Information Technology Security Assement (ITSA) untuk mengevaluasi kelemahan pada lembaga yang terkait.
Di waktu yang bersamaan Juru Bicara BSSN Ariandi Putra, mengatakan pihaknya tak ingin setengah-setengah dalam menyampaikan insiden dugaan kebocoran data. Sebab, informasi yang dipublikasikan mesti sudah 100% kecocokannya.
"Data sekecil apapun yang bocor jadi perhatian kita, makanya kita validasi terus telusuri, kita cocokan sampel datanya. Kita hati-hati menyampaikan ke masyarakat bahwa informasi yang akan sampaikan, baik rekomendasi ke penyelenggara sistem elektronik maupun informasi umum ke publik itu benar-benar valid 100%," tutur Ariandi.
Hacker Bjorka jadi buah mulut usai melakukan aksi dengan menjual data-data penting warga negara Indonesia yang mengantongi identitas seperti nama nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, usia, Kartu Tanda Penduduk (KTP), email, nomor ponsel, NIK, nomor KK, operator seluler, hingga tanggal registrasinya.
Bahkan, akhir-akhir ini hacker tersebut melakukan doxing sejumlah pejabat tinggi pemerintahan, mulai dari Menkominfo Johnny G. Plate, Mendagri Tito Karnavian, Menkopolhukam Mahfud MD, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, sampai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Presiden RI Joko Widodo kemudian membentuk tim khusus emergency response team. Tim ini terdiri dari BSSN, Kementerian kominfo, dan Badan Intelijen Negara (BIN). (*)
