 |
| (foto: istimewa) |
LAMPUNG - Miris. Sebagai wakil rakyat, DPRD Lampung terkesan tidak peduli dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, terutama untuk kepentingan rakyat yang diwakilinya. Hal itu terlihat saat batalnya agenda paripurna penetapan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Bantuan Hukum Masyarakat Miskin.
Pembatalan tersebut karena dari 85 anggota DPRD Lampung, hanya 29 yang hadir sehingga tidak kuorum. Sedianya kegiatan itu digelar, Senin (12/10/2015).
Ketua Komisi I DPRD Lampung Ririn Kuswantari mengatakan, paripurna yang akan digelar itu merupakan agenda yang telah dipersiapkan sejak jauh hari, sudah masuk tahun finalisasi dan pihaknya sudah mengakomodasi semua ide-ide yang berasal dari berbagai kalangan, sehingga pihaknya siap melaporkan.
Memang agenda pada Senin itu ada dua. Pertama tentang penetapan perda bantuan hukum masyarakat miskin dan kedua tentang pemekaran wilayah Kabupaten Lampung Tengah.
"Tapi, kita lihat di agenda pada hari ini hanya satu. Tentu kami dari Komisi I merasa prihatin, dan tertundanya paripurna dikarenakan tidak kuorum," ujar Ririn saat ditemui di ruang paripurna, Senin.
Menurut dia, anggota dewan yang hadir tidak tahu alasan ketidakhadiran anggota DPRD Lampung lainnya. Ada kesibukan atau hal lainnya.
"Tapi kami percaya dan yakin, Banmus akan mengagendakan ulang paripurna, sebab perda ini sangat ditunggu oleh masyarakat," kata istri mantan Bupati Lampung Selatan Wendy Melfa itu
Ririn mengakui, secara kelembagaan tertundanya paripurna ini sangat dirugikan dan kecewa. Tapi ini semua lebih kepada keberadaannya dan tanggung jawab sebagai wakil rakyat, bukan diri sendiri. Bahkan agenda ini sudah disampaikan pada saat reses kemarin, seperti dilansir Lampost.
"Ya, kami anggap semuanya sudah clear dan sudah melalui koordinasi dengan pihak eksekutif. Artinya semua sudah sama-sama sepakat," ujar mantan calon bupati Pringsewu itu.
Ririn mengatakan, dari sembilan Anggota Fraksi Golkar yang ada, hanya lima anggota yang hadir, seraya menduga rekan-rekannya yang lain kemungkinan ada tugas dan keperluan di luar.
"Soal agenda mereka ke mana, yang lebih paham Banmus, silakan konfirmasi dengan mereka," tutupnya. (*)
