 |
| Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana |
BANDAR LAMPUNG — Dua oknum pegawai negeri sipil di lingkungan kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung mengumpulkan uang hingga Rp 805 juta dari praktik percaloan penerimaan calon PNS. Kasus ini kini tengah ditangani langsung Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana.
"Saya datang langsung mengusut kasus ini karena enganggap kasus percaloan PNS ini sangatlah penting. Apalagi ini terjadi di dalam lingkungan Kemenkumham, tempat saya bekerja, dan ternyata sudah ada banyak korban," ujar Denny Indrayana yang ditemui seusai menginterogasi terduga pelaku di Bandara Raden Intan, Lampung, Senin (3/9/2012).
Denny mengatakan, setidaknya ada tujuh korban yang telah dimintai uang oleh dua pelaku, yaitu IS dan AA, dengan iming-iming imbalan dapat meloloskan sebagai calon PNS di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
"Mereka mengaku telah mengumpulkan uang hingga Rp 805 juta. Setiap korban dimintai uang mulai Rp 100 juta hingga Rp 200 juta," tutur Denny yang memberikan keterangan pers didampingi asistennya, Zamrony.
Terkait kasus ini, kedua pelaku terancam mendapatkan sanksi disiplin dengan ancaman hukuman terberat yaitu berupa pemecatan dengan tidak hormat.
"Selain itu, kasus ini juga kami bawa ke ranah pidana. Kedua pelaku sudah dilaporkan ke polisi," tegasnya.
Ia mengungkapkan, praktik percaloan calon PNS ini terjadi bukan hanya di Lampung, melainkan juga di sejumlah daerah lain di Indonesia. Namun, ia enggan membeberkan daerah mana saja yang dimaksud.
Terkejut
Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkumham Lampung Murdjito mengaku terkejut dengan pengusutan kasus dugaan praktik percaloan penerimaan calon PNS di lingkungan kerjanya.
Apalagi, kasus ini kini tengah ditangani langsung oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana.
"Jujur, saya kaget karena sebelumnya tidak ada laporan soal ini kepada saya secara langsung. Malah Pak Wamen langsung yang mendapati aduan itu. Mungkin karena beliau di pusat, sosialisasinya lebih baik," tuturnya, Senin (3/9/2012).
Namun, ia menegaskan mendukung langkah Kemenkumham yang melakukan pengusutan tindakan percaloan peneriman calon PNS itu.
Ia juga menyangkal adanya keterlibatan pejabat teras di Kanwil Kemenkumham Lampung dalam percaloan CPNS itu.
Tahun ini Kanwil Kemenkumham Lampung membuka penerimaan calon PNS untuk 109 formasi. Jumlah pelamar mencapai 7.000 orang, sementara yang mengikuti seleksi tertulis saat ini adalah 1.700 orang.
Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkumham Lampung Murdjito mengaku terkejut dengan pengusutan kasus dugaan praktik percaloan penerimaan calon PNS di lingkungan kerjanya.
Apalagi, kasus ini kini tengah ditangani langsung oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana.
"Jujur, saya kaget karena sebelumnya tidak ada laporan soal ini kepada saya secara langsung. Malah Pak Wamen langsung yang mendapati aduan itu. Mungkin karena beliau di pusat, sosialisasinya lebih baik," tuturnya, Senin (3/9/2012).
Namun, ia menegaskan mendukung langkah Kemenkumham yang melakukan pengusutan tindakan percaloan peneriman calon PNS itu.
Ia juga menyangkal adanya keterlibatan pejabat teras di Kanwil Kemenkumham Lampung dalam percaloan CPNS itu.
Tahun ini Kanwil Kemenkumham Lampung membuka penerimaan calon PNS untuk 109 formasi. Jumlah pelamar mencapai 7.000 orang, sementara yang mengikuti seleksi tertulis saat ini adalah 1.700 orang.
