BANDARLAMPUNG - Penyusunanan draf anggaran Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung 2013 agaknya berjalan alot. Hingga dua kali pembahasan, komisioner KPUD Provinsi Lampung belum juga menemui kata sepakat.
Rapat sebelumnya digelar Senin (10/9). Dimulai sekitar pukul 10.00 wib hingga pukul 17.30 wib, rapat pun akhirnya ditunda. Dan kemarin (12/9), rapat kembali digelar sekitar pukul 10.00 wib dari semula jadwal pukul 09.00 wib. Rapat tertutup itu berlangsung hingga pukul 17.30 wib di kantor KPUD Provinsi Lampung. Tapi, sama seperti rapat perdana, pembahasan kedua mengenai draf anggaran pilgub ini belum juga merumuskan keputusan.
Rapat sebelumnya digelar Senin (10/9). Dimulai sekitar pukul 10.00 wib hingga pukul 17.30 wib, rapat pun akhirnya ditunda. Dan kemarin (12/9), rapat kembali digelar sekitar pukul 10.00 wib dari semula jadwal pukul 09.00 wib. Rapat tertutup itu berlangsung hingga pukul 17.30 wib di kantor KPUD Provinsi Lampung. Tapi, sama seperti rapat perdana, pembahasan kedua mengenai draf anggaran pilgub ini belum juga merumuskan keputusan.
“Rapat ditunda besok (hari ini),” tukas Ketua KPUD Provinsi Lampung Nanang Trenggon, usai rapat. Namun, ia tidak mengungkapkan alasan penundaan itu. Hanya dikatakannya, pembahasan anggaran untuk semua lapisan item dalam pilgub. Karena itu, menurut Nanang, membutuhkan waktu yang lama dalam rasionaliasi anggaran pilgub sebelum diajukan ke pemprov dan DPRD.
Sementara, komisoner KPUD Provinsi Lampung Sholihin juga membantah jika dikatakan rapat pembahasan diwarnai hujan interupsi dan adanya indikasi intervensi. “Bukan alot tapi karena banyak item logistik yang harus dianggarkan detail," bantahnya.
Sebelumnya, komisioner KPUD Provinsi Lampung Firman Seponada membeberkan, 70 persen anggaran pilgub habis untuk honor penyelenggara mulai dari TPS sampai tingkat kecamatan atau panitia pemilihan kecamatan (PPK). “Bayangkan saja, kecamatan kita ini ada 215, belum lagi kelurahannya. Kalikan saja dengan jumlah penyelenggaranya. Angkanya mencapai miliaran," ungkap Firman.
Ia pun optimis KPUD Provinsi Lampung bisa menyelesaikan pembahasan anggaran pilgub dan segera diajukan ke pemerintah provinsi dan DPRD untuk disetujui. "Kami optimis pembahasan anggaran pilgub bisa segera rampung, dan segera dikirimkan ke pemerintah dan DPRD," pungkasnya.
Sementara, komisoner KPUD Provinsi Lampung Sholihin juga membantah jika dikatakan rapat pembahasan diwarnai hujan interupsi dan adanya indikasi intervensi. “Bukan alot tapi karena banyak item logistik yang harus dianggarkan detail," bantahnya.
Sebelumnya, komisioner KPUD Provinsi Lampung Firman Seponada membeberkan, 70 persen anggaran pilgub habis untuk honor penyelenggara mulai dari TPS sampai tingkat kecamatan atau panitia pemilihan kecamatan (PPK). “Bayangkan saja, kecamatan kita ini ada 215, belum lagi kelurahannya. Kalikan saja dengan jumlah penyelenggaranya. Angkanya mencapai miliaran," ungkap Firman.
Ia pun optimis KPUD Provinsi Lampung bisa menyelesaikan pembahasan anggaran pilgub dan segera diajukan ke pemerintah provinsi dan DPRD untuk disetujui. "Kami optimis pembahasan anggaran pilgub bisa segera rampung, dan segera dikirimkan ke pemerintah dan DPRD," pungkasnya.
