 |
| Satono |
LAMPUNG - Para aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menuding Provinsi Lampung sebagai daerah yang menjadi surganya bagi para koruptor.
Koordinator Lapangan LSM Lempar, Agus Jauhari Krayeng, saat berorasi pada aksi demonstrasi di Tugu Adipura, Bandarlampung, Rabu (12/9) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turun ke Lampung, agar dapat mengusut kasus korupsi yang ditengarai kian merajalela.
“Kami akan duduki kantor KPK di Jakarta, sekaligus membawa berkas-berkas bukti korupsi yang melibatkan para pejabat daerah Lampung, namun proses hukumnya masih banyak yang belum terselesaikan,” tandasnya.
Menurut Agus, sejak awal berdiri KPK hingga saat ini belum ada satu pun koruptor di Lampung yang ditangani dan berhasil ditangkap oleh KPK di daerah ini. “Apakah Lampung tidak ada catatan koruptor, sehingga tidak ada satu pun oknum pejabat yang diproses dan ditangkap KPK,” ujar dia lantang.
Agus menganggap rasa malu sebagian kalangan pejabat di Lampung yang melakukan korupsi semakin lenyap, sehingga tindakan mencuri uang rakyat tak lagi dianggap hal yang memalukan. Ia menyebutkan, beberapa kasus korupsi yang belum diselesaikan di Lampung itu, salah satunya kasus eksekusi pidana mantan Bupati Lampung Timur Satono.
Hingga saat ini, Kejaksaan Negeri Bandarlampung selaku eksekutor dianggapnya mandul, tak berdaya menangkap seorang Satono yang mungkin saja masih bebas berkeliaran di Lampung. “Ini sepertinya diselamatkan, bukti lemahnya badan penegak hukum menyelesaikan kasus korupsi yang dapat merugikan rakyat,” kata dia pula.
Dalam aksi tersebut, pegiat LSM Lempar itu meminta kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengevaluasi kinerja KPK, sehingga dapat segera mendorong dapat melakukan pengusutan kasus korupsi di daerah Lampung.
Koordinator Lapangan LSM Lempar, Agus Jauhari Krayeng, saat berorasi pada aksi demonstrasi di Tugu Adipura, Bandarlampung, Rabu (12/9) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turun ke Lampung, agar dapat mengusut kasus korupsi yang ditengarai kian merajalela.
“Kami akan duduki kantor KPK di Jakarta, sekaligus membawa berkas-berkas bukti korupsi yang melibatkan para pejabat daerah Lampung, namun proses hukumnya masih banyak yang belum terselesaikan,” tandasnya.
Menurut Agus, sejak awal berdiri KPK hingga saat ini belum ada satu pun koruptor di Lampung yang ditangani dan berhasil ditangkap oleh KPK di daerah ini. “Apakah Lampung tidak ada catatan koruptor, sehingga tidak ada satu pun oknum pejabat yang diproses dan ditangkap KPK,” ujar dia lantang.
Agus menganggap rasa malu sebagian kalangan pejabat di Lampung yang melakukan korupsi semakin lenyap, sehingga tindakan mencuri uang rakyat tak lagi dianggap hal yang memalukan. Ia menyebutkan, beberapa kasus korupsi yang belum diselesaikan di Lampung itu, salah satunya kasus eksekusi pidana mantan Bupati Lampung Timur Satono.
Hingga saat ini, Kejaksaan Negeri Bandarlampung selaku eksekutor dianggapnya mandul, tak berdaya menangkap seorang Satono yang mungkin saja masih bebas berkeliaran di Lampung. “Ini sepertinya diselamatkan, bukti lemahnya badan penegak hukum menyelesaikan kasus korupsi yang dapat merugikan rakyat,” kata dia pula.
Dalam aksi tersebut, pegiat LSM Lempar itu meminta kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengevaluasi kinerja KPK, sehingga dapat segera mendorong dapat melakukan pengusutan kasus korupsi di daerah Lampung.
