LAMPUNG - Jalinsum Bakauheni-Bandarlampung adalah jalan lintas yang menjadi pilihan utama bagi ratusan ribu pemudik asal Sumatera yang hendak menuju Pulau Jawa maupun sebaliknya, yakni penduduk Pulau Jawa yang hendak berlebaran di Lampung dan daerah Sumatera lainnya.
Ruas jalan Bakauheni-Bandarlampung itu juga menjadi urat nadi pengiriman produk industri dan hasil pertanian dari Sumatera ke Jawa atau sebaliknya.
Namun, kondisi Jalinsum kini rusak parah di ruas Panjang-Rajabasa Bandarlampung.
Ruas jalan sepanjang 18,5 km itu, yang oleh warga Lampung dinamankan Jl by pass Soekarno-Hatta, makin rusak parah karena pemerintah terkesan memandangnya bukan hal wajib yang diprioritaskan perbaikannya.
Terlantarnya perbaikan jalan itu kini berdampak timbulnya debu tebal di sepanjang Jl by pass Soekarno Hatta itu. Debu itu selain berdampak buruk bagi kesehatan warga yang tinggal di kawasan jalan lintas tersebut, tentu juga berbahaya bagi keselamatan pengguna jalan serta menghambat kelancaran pendistribusian barang.
Debu tebal muncul karena lubang-lubang jalan ditutupi dengan tanah atau abu beton, serta sisi jalan itu diurug dan diratakan. Akibatnya, banyak kendaraan yang melewati jalan tanah itu saat kemacetan terjadi sehingga terjadi debu tebal sepanjang hari.
Sejumlah warga yang tinggal di kawasan Jalinsum itu telah berulangkali menyatakan harapannya agar perbaikan jalan itu segera dipercepat oleh pemerintah, karena rumah mereka kini setiap hari selalu dipenuhi debu tebal yang berasal dari jalinsum.
"Dulu sebelum sisi luar jalan diurug dan diratakan dengan tanah, debu masih sedikit. Sejak diurug, apalagi telah diratakan, kini debu makin tebal karena banyak kendaraan melintasi jalan yang tidak beraspal itu," kata Cindy, salah satu penduduk Sukarame.
Warga lainnya, Edy, juga mengharapkan perbaikan jalinsum itu mendapatkan respons dari pemerintah pusat dengan mengalokasikan dana talangan perbaikannya.
Di kawasan Jalinsum itu, selain permukiman penduduk, juga terdapat rumah sakit, taman kanak-kanak, sekolah dasar, SMA, rumah makan, hotel, minimarket dan warung. Bangunan itu kini selalu dipenuhi debu tebal.
Pemerintah Provinsi Lampung juga telah berulangkali meminta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk segera melakukan perbaikan jalinsum, termasuk untuk mengantisipasi kepadatan pengguna jalan pada arus mudik dan balik Lebaran 2012.
Namun, jalinsum itu tak kunjung diperbaiki secara menyeluruh.
Perbaikan sekadarnya
Menjelang arus mudik tahun ini berlangsung, perbaikan "sekedarnya" yang baru dilaksanakan di Jl by pass Soekarno-Hatta, seperti penutupan jalan berlubang.
Menurut Kepala Dinas PU Bina Marga Provinsi Lampung, Arief Hidayat, Jl by pass Soekarno-Hatta secara fungsional ditargetkan sudah bisa dilalui kendaraan arus mudik mulai H-7 atau tujuh hari sebelum Lebaran.
Ia juga mengakui perbaikan itu hanya bersifat sementara, seperti melakukan pemadatan jalan yang berlubang.
Terkait dengan banyaknya debu setelah perbaikan jalan tersebut, menurut dia, disebabkan oleh material untuk pemadatan jalan berlubang itu.
Menurut dia, biaya perbaikan sementara jalan tersebut sepenuhnya ditanggung oleh perusahaan pemenang tender kontrak pengerjaan perbaikan dan pelebaran Jalinsum Ruas Panjang-Rajabasa sepanjang 18,5 km.
Arief mengklaim saat ini kondisi Jalinsum ruas Panjang-Rajabasa cukup baik jika dibandingkan dengan beberapa bulan lalu karena telah dilakukan perbaikan, meskipun bersifat sementara.
"Sambil menunggu kontrak Bank Dunia turun, perbaikan sementara telah dilakukan oleh kontraktor. Setelah kontrak ditandatangani, jalan lama dibongkar menjadi jalan baru sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati," kata dia.
Masalah utamanya adalah kapan Bank Dunia segera menyetujui kontrak perbaikan jalan tersebut ?
Sejak tahun lalu sampai sekarang, pemerintah selalu mengeluarkan janji yang muluk-muluk, yakni perbaikan jalan itu segera dimulai dengan menyebutkan waktunya, namun tidak ada realisasinya.
Perbaikan Jalinsum itu sebenarnya sudah tuntas tahun ini jika pemenang awal proyek itu, yakni PT Istaka Karya, tidak dinyatakan pailit oleh MA.
Perusahaan itu telah melakukan pengurugan sisi luar jalan Jalinsum, termasuk membongkar pagar RS Imanuel karena terkena proyek pelebaran jalinsum itu. Namun pengerjaannya terhenti di tengah jalan karena dipailitkan.
Setelah kontrak dengan BUMN itu diputuskan, pelebaran Jalinsum ditenderkan ulang atas persetujuan Bank Dunia dengan sistem dua paket, yakni paket Bandarlampung By Pass A dan By Pass B, dengan masa pelaksanaan 15 bulan.
Pemenang paket Bandarlampung A adalah PT Conbloc Infratekno untuk sepanjang 10 kilometer dengan nilai kontrak Rp133,399 miliar.
Sedangkan paket Bandarlampung B dikerjakan oleh PT Duta Graha Indah sepanjang 8,0 kilometer, dengan nilai kontrak Rp97,202 miliar.
Namun, persetujuan Bank Dunia hingga sekarang belum turun sehingga perbaikannya tak bisa dilaksanakan.
Sehubungan itu, banyak warga yang mengharapkan pemerintah segera mengambil alih perbaikan Jalinsum, atau setidaknya memberikan dana talangan, karena keberadaan jalinsum itu sangat penting untuk mendukung perekonomian Sumatera dan Jawa.
Selain itu, perbaikan jalan itu diharapkan dapat mengurangi debu yang telah berdampak buruk terhadap kesehatan warga yang tinggal di sekitar jalan tersebut.
Jika Bank Dunia tak kunjung menyetujui kontrak jalinsum itu, apakah pemerintah punya dananya ?
Menurut Menko Perekonomian Hatta Rajasa saat berkunjung ke Lampung pekan lalu, pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum sebenarnya telah mengganggarkan dana untuk menunjang perbaikan dan peningkatan kualitas infrastruktur jalinsum wilayah Lampung.
"Lampung merupakan pintu gerbang pulau ini sehingga lancar tidaknya distribusi kebutuhan pokok dan hasil bumi menentukan peningkatan roda perekonomian di Indonesia," kata Hatta.
Jadi, ia menambahkan, Lampung memiliki peran besar dalam peningkatan dan kemajuan roda perekonomian, bukan hanya untuk provinsi ini melainkan seluruh daerah di Indonesia.
Jika benar demikian, sudah sewajarnya pemerintah segera memperbaiki Jalinsum ruas Panjang-Rajabasa tanpa harus mengemis bantuan dari Bank Dunia.
sumber
Menjelang arus mudik tahun ini berlangsung, perbaikan "sekedarnya" yang baru dilaksanakan di Jl by pass Soekarno-Hatta, seperti penutupan jalan berlubang.
Menurut Kepala Dinas PU Bina Marga Provinsi Lampung, Arief Hidayat, Jl by pass Soekarno-Hatta secara fungsional ditargetkan sudah bisa dilalui kendaraan arus mudik mulai H-7 atau tujuh hari sebelum Lebaran.
Ia juga mengakui perbaikan itu hanya bersifat sementara, seperti melakukan pemadatan jalan yang berlubang.
Terkait dengan banyaknya debu setelah perbaikan jalan tersebut, menurut dia, disebabkan oleh material untuk pemadatan jalan berlubang itu.
Menurut dia, biaya perbaikan sementara jalan tersebut sepenuhnya ditanggung oleh perusahaan pemenang tender kontrak pengerjaan perbaikan dan pelebaran Jalinsum Ruas Panjang-Rajabasa sepanjang 18,5 km.
Arief mengklaim saat ini kondisi Jalinsum ruas Panjang-Rajabasa cukup baik jika dibandingkan dengan beberapa bulan lalu karena telah dilakukan perbaikan, meskipun bersifat sementara.
"Sambil menunggu kontrak Bank Dunia turun, perbaikan sementara telah dilakukan oleh kontraktor. Setelah kontrak ditandatangani, jalan lama dibongkar menjadi jalan baru sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati," kata dia.
Masalah utamanya adalah kapan Bank Dunia segera menyetujui kontrak perbaikan jalan tersebut ?
Sejak tahun lalu sampai sekarang, pemerintah selalu mengeluarkan janji yang muluk-muluk, yakni perbaikan jalan itu segera dimulai dengan menyebutkan waktunya, namun tidak ada realisasinya.
Perbaikan Jalinsum itu sebenarnya sudah tuntas tahun ini jika pemenang awal proyek itu, yakni PT Istaka Karya, tidak dinyatakan pailit oleh MA.
Perusahaan itu telah melakukan pengurugan sisi luar jalan Jalinsum, termasuk membongkar pagar RS Imanuel karena terkena proyek pelebaran jalinsum itu. Namun pengerjaannya terhenti di tengah jalan karena dipailitkan.
Setelah kontrak dengan BUMN itu diputuskan, pelebaran Jalinsum ditenderkan ulang atas persetujuan Bank Dunia dengan sistem dua paket, yakni paket Bandarlampung By Pass A dan By Pass B, dengan masa pelaksanaan 15 bulan.
Pemenang paket Bandarlampung A adalah PT Conbloc Infratekno untuk sepanjang 10 kilometer dengan nilai kontrak Rp133,399 miliar.
Sedangkan paket Bandarlampung B dikerjakan oleh PT Duta Graha Indah sepanjang 8,0 kilometer, dengan nilai kontrak Rp97,202 miliar.
Namun, persetujuan Bank Dunia hingga sekarang belum turun sehingga perbaikannya tak bisa dilaksanakan.
Sehubungan itu, banyak warga yang mengharapkan pemerintah segera mengambil alih perbaikan Jalinsum, atau setidaknya memberikan dana talangan, karena keberadaan jalinsum itu sangat penting untuk mendukung perekonomian Sumatera dan Jawa.
Selain itu, perbaikan jalan itu diharapkan dapat mengurangi debu yang telah berdampak buruk terhadap kesehatan warga yang tinggal di sekitar jalan tersebut.
Jika Bank Dunia tak kunjung menyetujui kontrak jalinsum itu, apakah pemerintah punya dananya ?
Menurut Menko Perekonomian Hatta Rajasa saat berkunjung ke Lampung pekan lalu, pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum sebenarnya telah mengganggarkan dana untuk menunjang perbaikan dan peningkatan kualitas infrastruktur jalinsum wilayah Lampung.
"Lampung merupakan pintu gerbang pulau ini sehingga lancar tidaknya distribusi kebutuhan pokok dan hasil bumi menentukan peningkatan roda perekonomian di Indonesia," kata Hatta.
Jadi, ia menambahkan, Lampung memiliki peran besar dalam peningkatan dan kemajuan roda perekonomian, bukan hanya untuk provinsi ini melainkan seluruh daerah di Indonesia.
Jika benar demikian, sudah sewajarnya pemerintah segera memperbaiki Jalinsum ruas Panjang-Rajabasa tanpa harus mengemis bantuan dari Bank Dunia.
sumber
