 |
| Zainal Abidin |
LAMPUNG UTARA - Pemkab Lampung Utara memfasilitasi permasalahan antara PG Bunga Mayang dengan sembilan warga di Kecamatan Sungkai Selatan dan Bunga Mayang.
"Bupati Lampung Utara (Lampura) Zainal Abidin menggelar rapat bersama perwakilan PTPN VII Bunga Mayang, Manajer Distrik PTPN Bunga Mayang Gatot Supriadi serta tokoh masyarakat Bunga Mayang Ain Syabrin Idis," jelas Kabag Tata Pemerintahan, I Wayan Gunawan, Selasa (7/8).
Rapat tersebut membahas dan memberikan langkah penyelesaian konflik selama kurun waktu 12 tahun tentang luas lahan dan sengketa lahan di unit usaha PG Bunga Mayang, yang beberapa pekan lalu didemo masyarakat dari 10 desa Kecamatan Sungkai Selatan, Bunga Mayang.
Hadir dalam rapat pembahasan tersebut Kapolres Lampura; Komanda Dandim 0412 Lampura; Kajari Lampura; Sekkab Lampura, dan Asisten Bidang Pemerintahan dan Hukum Pemkab Lampura.
Kesimpulan rapat, sambung Wayan, bupati menginginkan agar dilaksanakan pengukuran ulang terhadap areal PTPN VII Bunga Mayang sebagaimana yang menjadi permasalahan sengketa. "Bupati akan membuat surat kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk meminta agar menyetujui pelaksanaan pengukuran ulang tersebut,“ ujarnya.
Ditambahkannya, pihak PTPN VII Bunga Mayang menyetujui usulan bupati tersebut.
Selain itu, perusahaan gula ini telah memprogramkan pelaksanaan dua titk air bersih untuk 10 Desa, PTPN VII meminta kepada masyarakat 10 Desa untuk dapat mengajukan proposal sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa, dan pihak PTPN VII menyetujui usulan bupati agar dilaksanakan pengukuran ulang areal PTPN VII Bunga mayang,” bebernya.
Diketahui sejumlah warga perwakilan dari 10 desa: Kecamatan Sungkai Selatan, Kecamatan Bunga Mayang, mendatangi PTPN VII Bunga Mayang meminta penyelesaian konflik selama kurun waktu 12 tahun tentang luas lahan dan sengketa lahan di unit usaha PG Bunga Mayang, aksi demo warga dari 10 desa tersebut terjadi selama kurun waktu tiga kali aksi: 7, 12, 29 Juli lalu.
