 |
| Menkopolhukam, Mahfud Md (Foto: Istimewa) |
MEDAN - Tiga anggota polisi dari Polrestabes Medan, Sumatera Utara (Sumut) mencuri motor warga dengan modus Cash On Delivery (COD).
Kasus kriminal aparat penegak hukum (APH) itu menjadi perhatian Menkopolhukam, Mahfud Md.
Melalui akun Twitter resminya, Mahfud menegaskan agar jaringan komplotan para polisi pelaku kriminal itu untuk segera dilacak.
Dia menyerukan untuk menghentikan kekebalan hukum atau impunitas, termasuk kasus hukum yang melibatkan aparat penegak hukum.
Bahkan, Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) itu meminta agar tiga polisi tersebut harus dihukum secara pidana dan pemberatan.
"Ya, stop impunity. Selain dipecat ketiga polisi tersebut harus dihukum pidana secara maksimal plus pemberatan sebagai anggota penegak hukum," tulis Mahfud, dilihat pada Ahad (9/10/2022).
Ya, stop impunity. Selain dipecat ketiga polisi tsb hrs dihukum pidana secara maksimal plus pemberatan sbg anggota penegak hukum. Bs jg dijadikan mata rantai utk menemukan jaringannya baik yg ada di tengah masyarakat meupun yg ada di tubuh POLRI sendiri. Lacak komplotannya… https://t.co/rR1aGtocGY
— Mahfud MD (@mohmahfudmd) October 9, 2022
Menurutnya, penangkapan tiga polisi tersebut sekaligus dapat dijadikan mata rantai dalam menemukan jaringan mereka. Termasuk warga sipil dan personel di tubuh Polri.
"Bisa juga dijadikan mata rantai untuk menemukan jaringannya baik yang ada di tengah masyarakat maupun yang ada di tubuh Polri sendiri. Lacak komplotannya," tulis Mahfud lagi.
Terancam Dipecat
Diketahui, tiga anggota polisi yang berniat mencuri motor warga dengan modus Cash On Delivery (COD) diamankan dan terancam dipecat atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).
"Kalau benar pelanggaran internal tetap kita beri sanksi PTDH," kata Kasi Propam Polrestabes Medan Kompol Tomi, dilansir detikSumut, Sabtu (8/10).
Dia mengatakan untuk saat ini terkait dengan tindak pidana yang diduga dilakukan tiga oknum tersebut sedang diproses Unit Reskrim Polrestabes Medan.
"Kita lihat nanti dari hasil pemeriksaan. Jelas-jelas mereka yang melanggar kita berikan sanksi kode etik. Selama ini dinas mereka di Samapta. Sebelumnya tidak ada pelanggaran yang dilakukan," ujar Tomi. (*)
