 |
| Mahfud Md (Foto: Istimewa) |
JAKARTA - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud Md memastikan Pemilu 2024 bakal digelar sesuai jadwal.
Ia optimistis mayoritas masyarakat menginginkan Pemilu terselenggara tepat waktu.
“Sudah diperintahkan Pemilu 2024 harus disiapkan sebaik-baiknya, disusul dengan pembentukan KPU sesuai jadwal, anggaran diperintahkan disiapkan dari sekarang,” kata Mahfud dalam sesi wawancara di kanal Youtube Rocky Gerung, dilihat pada Rabu, 19 Oktober 2022.
Mahfud menyatakan memang ada pernak-pernik dan polarisasi menjelang Pemilu.
Kendati demikian, Mahfud yakin bangsa Indonesia bisa melewati ujian tersebut dengan selamat karena sudah berpengalaman.
Kendati demikian, Mahfud mengatakan politik uang bakal masih susah dihindari dalam Pemilu mendatang.
Dia mencontohkan teori yang dikemukakan Wakil Presiden periode 2009-2014, Boediono.
“Waktu pengukuhan guru besarnya Pak Budiono itu mengatakan ‘jangan harap Pemilu kita jadi substantif, kalau pendapatan per kapita belum mencapai 5.500. Itu (Pemilu) pasti jual beli," kata Mahfud, dilansir Tempo.
Menurutnya, ada atau tidaknya politik uang tidak akan menghambat gelaran Pemilu 2024. Dia meyakini Pemilu ke depan bakal semakin baik.
“Itu (politik uang) akan terjadi pada 2024, tapi itu harus dilalui sampai akhirnya nanti Pemilu ini semakin lama semakin baik," ujarnya.
Tanggapan Pakar
Direktur Eksekutif Indonesian Presidential Studies Nyarwi Ahmad, menilai pernyataan Mahfud ihwal politik uang cukup masuk akal.
Apalagi, kata dia, saat ini Indonesia sedang dihadapkan pada inflasi dan tekanan ekonomi global.
Oleh karena itu, Nyarwi mengatakan godaan pemilih untuk menerima politik uang bakal tinggi.
Namun, dia menilai perilaku elit dan kandidat yang melenggang di Pemilu turut menjadi penting terjadinya politik uang.
“Jika mereka tertarik menggunakan politik uang untuk memobilisasi pemilih dan semakin tinggi permisifitas pemilih pada politik, maka eskalasi politik uang dalam Pemilu 2024 mendatang bisa semakin meningkat,” kata Nyarwi dalam keterangannya, Rabu, 19 Oktober 2022.
Nyarwi mengatakan politik uang memang menjadi tren yang kerap muncul dalam Pemilu sebelumnya.
Namun, dia menyebut uang belum ada data valid yang menunjukkan bahwa preferensi pemilih ditentukan oleh politik.
Sehingga, tidak ada jaminan bahwa praktik politik uang seperti perolehan suara yang tinggi.
“Politik dapat terus hidup pemilu di Indonesia jika elit-elit yang menjadi kandidat yang bertarung dalam pemilu masih mengandalkan politik uang untuk memobilisasi pemilih. Tren ini juga bisa terus berkembang jika permisifitas pemilih pada politik uang masih sangat besar,” kata dia.
Demi Pemilu 2024 yang bersih dari politik uang, Nyarwi menyebut para calon mesti dipandang dengan harapan untuk menggunakan politik uang sebagai alat meraih kemenangan.
Selain itu, peran aparat penegak hukum terhadap praktik politik uang perlu dimaksimalkan.
“Yang terpenting adalah pada sisi hulunya, yaitu hal-hal yang mendorong eskalasi praktik politik uang, baik yang bersumber dari aktornya, yaitu elit atau kandidat yang menjalankan politik uang, juga pemilih yang diizinkan pada politik uang,” kata Nyarwi. (*)
