 |
| Wali Kota Bandar Lampung, Eca Dwiana (Foto: Istimewa) |
BANDAR LAMPUNG - Persoalan keuangan di Pemkot Bandar Lampung kembali mencuat.
Setelah sebelumnya gaji guru PPPK, kini insentif para guru honorer di Kota Bandar Lampung sebesar Rp 250 ribu per bulan selama lebih dari dua tahun belum dibayarkan.
Padahal guru honorer sangat mengharapkan insentif yang sebelumnya telah belasan tahun lamanya mereka terima.
Ketua Persatuan Guru Honorer Murni (PGHM) Kota Bandar Lampung, Tupan mengungkapkan, sudah sejak Juni 2020 guru honorer di kota berjuluk Tapis Berseri itu tidak mendapatkan insentif seperti tahun-tahun sebelumnya.
“Insentif itu cair tiap semester Rp 1.5 juta, jadi kalau sebulan itu Rp 250 ribu. Semester 1 tahun 2020 insentifnya cair di bulan November. Untuk semester 2 tahun 2020 kami tunggu sampai Desember tidak cair. Sampai Juni tahun berikutnya 2021 juga tidak cair, sampai hari ini,” ujarnya, Rabu (12/10/2022).
Setelah dihitung, total 5 semester insentif guru honorer Kota Bandar Lampung tidak dibayarkan.
"PGHM selama ini masih terus bersabar, namun sudah dua tahun lamanya. Jika Kami tidak bergerak, maka hal ini dikhawatirkan akan terus berlarut," kata Tupan, dilansir IDNTimes.
Dijelaskan, TK sampai SMP merupakan lembaga pendidikan di bawah Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung.
Lain halnya dengan SMA dan SMK yang berada di bawah Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
Tak seperti guru honorer TK sampai dengan SMP, insentif guru honorer SMA dan SMK di Provinsi Lampung tidak ada yang menunggak dan dibayarkan tiap semesternya.
“Gaji guru honorer TK, SD, SMP ini berapa sih. Kalau dibilang cukup ya, cukup tidak cukup. Makanya kita sangat terbantu dengan adanya insentif ini,” ujar Tupan.
Menilik perjuangan insentif guru honorer, khususnya di Lampung, Tupan ingat betul ketika mereka meminta DPR untuk mengeluarkan kebijakan insentif bagi guru honorer.
“Perjuangan ke DPR itu sejak 2006, terus kami lakukan, 2007 tidak juga ada keputusan, dan akhirnya 2008 itu pertama kali insentif cuma Rp 25.000. Sampai pemerintahan Pak Herman HN (wali kota Bandar Lampung sebelumnya) itu rutin insentif, tidak terlambat,” terang Tupan.
Namun pada akhir kepemimpinan Herman HN pada 2020, semester kedua tahun itu insentif tidak cair.
Begitu pun sejak dilantiknya Eva Dwiana menggantikan suaminya sebagai wali kota Bandar Lampung pada awal 2021, hingga kini insentif tetap tidak keluar.
Tak hanya itu, Tupan mengatakan saat itu Wali Kota Eva pernah berjanji menaikkan insentif sebesar menjadi Rp 300 ribu, sehingga per semesternya guru honorer kota bisa mendapatkan Rp3.6 juta.
Tapi nyatanya bukan bertambah, tapi justru tidak ada sama sekali yang mereka dapatkan.
“Pejuang insentif ini ingin menanyakan kepada Pemkot Bandar Lampung, karena ini sangat menunjang sekali bagi guru honorer. Kami atas nama guru honorer yang sudah menunggu sekitar 5 semester berharap kepada pemkot, karena guru honorer ini kesejahterannya sangat luar biasa memprihatinkan,” ujar Tupan.
Dia juga menyampaikan, terkait isu penghapusan insentif guru honorer membuat nasib mereka makin memprihatinkan.
Selama ini mereka pun memaklumi selama dua tahun karena tahu kondisi seluruh daerah jatuh akibat pandemik COVID-19.
“Tidak dibayar saja sudah bagaimana. Apalagi kalau mau dihapus, ya menderita. Padahal guru honor itu dari TK sampai SMP sudah mengabdi, membuat anak-anak supaya cerdas dan pintar,” kata Tupan.
Oleh karenanya, dia berharap Pemkot Bandar Lampung tidak menghapuskan insentif guru honorer, karena perjuangan mereka di gedung DPR sangat tidak mudah.
Apabila Pemkot Bandar Lampung tidak mengabulkan keinginan PGHM, Tupan mengatakan pihaknya akan melanjutkan hal ini melalui DPRD Kota Bandar Lampung.
Diketahui, jumlah honorer di Kota Bandar Lampung dari tingkat TK sampai SMP yang terdaftar PGHM sebelum pelantikan PPPK adalah 7.080 orang.
Sedangkan guru honorer diterima PPPK tahun lalu ada sebanyak 1.166 guru.
“Jadi mungkin sekarang sekitar 5.900. Kami mohon kebijakan pada Pemkot Bandar Lampung untuk mencari solusi dari masalah ini. Kami mohon utang terhadap guru honor murni yang sudah dijanjikan berpuluh tahun ini, segera dibayarkan,” kata Tupan.
Menanggapi hal ini, Kepala Seksi Kelembagaan Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung, Mulyadi Syukri mengatakan seyogyanya insentif guru honorer merupakan penghargaan wali kota kepada guru, karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar lampung saat itu meningkat.
“Jadi sumber dana insentif ini memang dari PAD, bukan APBN. Sedangkan untuk tahun 2020 itu sudah dibayar terhitung sampai Juni (semester satu) untuk 7.763 guru, dananya Rp 10,507 miliar. Nah karena di 2020 kita dilanda COVID-19, PAD ini jatuh, jadi program kita banyak yang tidak jalan termasuk pembayaran insentif guru honor itu,” jelas Mulyadi.
Terkait kesiapan tunggakan insentif guru honorer tersebut, Mulyadi mengaku masih belum tahu pasti apakah Pemkot Bandar Lampung menganggarkan insentif guru di 2022.
“Uangnya belum ada jadi bagaimana mau bayarnya yang 2021-2022. PAD kemarin tidak cukup untuk membayar insentif guru honor. Tapi ke depannya mungkin PAD ini sudah dianggarkan kembali 2022,” kata Mulyadi. (*)
