 |
| Ratusan Mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) demo. (Foto: Lampung Geh) |
BANDAR LAMPUNG - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah se-Lampung menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD dan Pemerintah Provinsi Lampung, Senin (3/10/2022).
Aksi ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan terhadap kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh pemerintah pada Sabtu (3/9) lalu.
Selain kenaikan harga BBM, massa aksi juga menuntut pemerintah menstabilkan perekonomian Indonesia, menjamin suplai kesediaan BBM di Lampung dan mendorong pemerintah untuk melakukan solusi konkret terkait kenaikan harga BBM.
"Lalu memberikan tunjangan BBM kepada tenaga honorer dan DPD IMM Lampung dengan tegas siap mengawal kepentingan rakyat terhadap persoalan harga BBM," ujar salah satu orator, Bayu.
DPD IMM Lampung dengan tegas siap mengawal kepentingan rakyat terhadap persoalan harga BBM. Karena kenaikan itu berimbas kepada turunnya ekonomi masyarakat bawah, harga bahan pangan naik.
Anggota IMM akan terus menyuarakan aspirasinya hingga ada salah satu perwakilan wakil rakyat yang bersedia membuka forum dan menandatangani surat pernyataan.
"Kami mau berdiskusi bersama di dalam, kami datang dengan sopan mohon diterima juga dengan baik. Kami hanya ingin masuk ruang forum bersama para wakil rakyat," kata Bayu, dilansir Kumparan.
Aksi unjuk rasa dikawal 644 personel gabungan disiagakan. Personel itu terdiri dari TNI-Polri, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Wakil Ketua I DPRD Provinsi Lampung Elly Wahyuni menyebut aspirasi mahasiswa kali ini yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) se-Provinsi Lampung ini merupakan aspirasi kesembilan.
"Semua aspirasi sudah kami sampaikan ke pusat dan bisa dicek semuanya. Ini bukan naik tapi adanya perubahan harga (terkait harga BBM), kami semua pun ikut berdampak," ujarnya, saat menemui massa aksi.
Elly mengatakan pihaknya telah mengambil kebijakan pada APBD Perubahan untuk mengatasi kenaikan harga sembako.
"Pemerintah Provinsi Lampung bersama dengan DPRD Provinsi Lampung telah mengambil satu kebijakan pada APBD Perubahan, kami telah menganggarkan sebesar Rp 10,6 miliar untuk masyarakat miskin Lampung," jelas Elly.
Ia menuturkan, dana tersebut nantinya akan dicairkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung.
"Kebijakan tersebut sudah kami sahkan, memang belum besar, karena keterbatasan kemampuan anggaran Provinsi Lampung pasca covid," kata Elly.
Sebelumnya, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam ikatan mahasiswa Muhammadiyah se-Lampung lakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Pemerintah Provinsi Lampung, Senin (3/10).
Aksi ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan terhadap kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh pemerintah pada (3/9) lalu. (*)
