 |
| Kepala BPS Provinsi Lampung, Endang Retno Sri Subiyandani (Foto: Istimewa) |
BANDAR LAMPUNG - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung mencatat ada sekitar 98.760 jiwa jumlah penduduk miskin di Kota Bandar Lampung, terhitung pada 2021.
Kota Bandar Lampung merupakan kabupaten/kota urutan keempat terbawah berdasarkan banyaknya penduduk miskin.
Total penduduk miskin di Provinsi Lampung pada 2021 menurut BPS sebanyak 1.083.930 jiwa, ada penambahan 34.610 jiwa dari tahun sebelumnya.
Padahal angka tersebut mengalami penurunan dari 2019 yang mencapai 1.063.660 jiwa.
Kepala BPS Provinsi Lampung, Endang Retno Sri Subiyandani mengungkapkan, kenaikan angka penduduk miskin di Provinsi Lampung pada 2020 ke 2021 akibat pandemi COVID-19.
"Kebijakan PPKM membuat hampir semua sektor ekonomi jatuh," ujarnya, dilansir dari IDNTimes pada Sabtu (15/10/2022).
Pada 2021, ada empat kabupaten di Lampung yang memiliki angka penduduk miskin terbanyak yakni Kabupaten Lampung Timur (159.790 jiwa), Lampung Tengah (155.770 jiwa), Lampung Selatan (145.850 jiwa), dan Lampung Utara (121.910).
Sedangkan dilihat dari kontribusi garis kemiskinan di Provinsi Lampung, Endang mengatakan sejak 2021 hingga Maret 2022 tercatat pengeluaran penduduk paling banyak masih didominasi makanan.
Kelompok makanan ini memberikan sumbangan sebesar 73,57 persen untuk wilayah perkotaan dan 75,60 persen di pedesaan.
Rokok kretek filter menyumbang sebesar 12,71 persen di perkotaan dan 10,90 persen di perdesaan.
“Jika dihitung konsumsi kalori dan protein penduduk Lampung per kapita per hari pada tahun 2021, mencapai 2.097,21 kkal dan 57,65 gram. Padahal pemenuhan jumlah, mutu, dan ragam makanan yang dikonsumsi masyarakat itu bergantung dari daya beli penduduk tersebut,” jelas Endang.
Berdasarkan standar kecukupan gizi rekomendasi dari Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) ke-11 2018, angka dianjurkan bagi bangsa Indonesia adalah 2.100 kkal dan 57 gram protein, sehingga kecukupan kalori di Provinsi Lampung memang masih perlu ditingkatkan.
Sedangkan sumbangsih garis kemiskinan nonmakanan hanya sekitar 20 persen, komoditi perumahan sebesar 8,18 persen untuk perkotaan dan 7,59 persen untuk pedesaan.
"Listrik hanya memberikan kontribusi 3,21 persen dan bensin 3,60 persen," jelas Endang.
Pada awal September 2022 lalu, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri, Agus Fatoni pernah menyampaikan, pemerintah daerah wajib melakukan penyusunan APBD 2023 memfokuskan program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Hal itu pun bertepatan dengan momen pejabat pemerintah Kota Bandar Lampung tengah menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2023.
Menanggapi hal itu, Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana menjanjikan tiga program penting pengentasan kemiskinan yang telah dirumuskannya dalam APBD 2023.
Eva mengatakan, Pemerintah Kota Bandar Lampung telah menitik beratkan beberapa program untuk menuntaskan kemiskinan dalam APBD 2023.
Pertama adalah program bazar atau pasar murah di tiap kecamatan dan kelurahan.
Menurutnya, program ini merupakan salah satu langkah cepat untuk menghadapi inflasi akibat kenaikan harga BBM beberapa waktu lalu, hingga membuat mayoritas bahan pangan pokok melonjak.
Rencananya, Eva akan mengadakan subsidi bahan pangan pokok secara merata di 20 kecamatan dan 126 kelurahan se-Kota Bandar Lampung.
Kemudian ada program perbaikan rumah untuk masyarakat wilayah pesisir juga akan terus berlanjut hingga 2023.
Program ini merupakan rehabilitasi dan mempercantik rumah kumuh di kawasan pesisir Bandar Lampung untuk tujuan desa wisata.
“Kemarin sudah untuk (kawasan pesisir) Bumi Waras. Nanti dalam waktu dekat kita lanjutkan ke Kecamatan Panjang, Teluk Betung Timur, dan Teluk Betung Barat. Semua wilayah pesisir akan kita datangi, Insha Allah,” kata Eva.
Program ketiga adalah upaya percepatan meningkatkan perekonomian masyarakat dengan membantu UMKM melalui pinjaman dengan bunga nol persen.
Sudah sejak lama Eva menggadang-gadang program yang bekerja sama dengan Bank Mandiri tersebut.
Eva mengatakan, IKM maupun UMKM sekecil apapun dapat mengajukan pinjaman ini. Besar pinjaman juga bergantung pada besaran usahanya.
Misalnya pedagang kecil seperti pedagang gorengan hanya diperbolehkan meminjam Rp5 juta-Rp10 juta saja. Sedangkan untuk IKM besar seperti Wedding Organizer dapat meminjam hingga Rp25 juta.
“Langsung ke (dinas) perindustrian saja, langsung kita proses, tapi dengan syarat tidak ada perjanjian (pinjaman) dengan bank lain. Kita permudah semuanya,” kata Eva.
Namun nyatanya, masih banyak masyarakat kecil belum mendapatkan sosialisasi mengenai pinjaman tanpa bunga tersebut.
Termasuk Ida warga asal Sukarame Bandar Lampung. Dia tidak tahu bisa memperoleh bantuan modal dagang dari Pemerintah Kota Bandar Lampung. (*)
