 |
| Rizal Ramli (Foto: Istimewa) |
JAKARTA - Ekonom senior Rizal Ramli mengkritik pedas Presiden Jokowi yang menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Kritikan itu diungkapkan Mantan Menteri tersebut melalui akun Twitternya, yang dilihat pada Senin (5/9/2022).
Menurut Rizal Ramli yang akrab disapa RR, pemerintah tak perlu menaikkan harga BBM, terutama untuk menghemat pengeluaran.
Dia menyarankan tiga cara yang bisa ditempuh pemerintah agar ekonomi tetap stabil, namun tak perlu menaikkan BBM.
Pertama, menyarankan agar pemerintah mengurangi pengeluaran yang tak perlu.
"Gimana caranya tidak perlu menaikkan harga BBM ? Pemerintah hentikan pengeluaran yang tidak perlu, seperti proyek ibukota baru abal-abal itu," tulis Rizal.
"Kurangi pengeluaraan lembaga-lembaga negara seperti Mahkamah Konsitusi yg anggarannya malah dinaikan 4 kali, padahal kinerja payah! Badan-badan baru dan staffing poto," imbuhnya, dilansir Suara.com.
Kedua, dia menyarankan agar pemerintah memerintahkan komisari dan direksi untuk memotong ineffisiensi Pertamina dan PLN 20 persen.
"Itu bukan hal yang sulit asal mereka bersih dan profesional, bukan titipin politik dan hutang budi Jokowi (Ahok)," tulis Rizal.
Terakhir, dia menyebutkan pemerintah perlu fokus mengurangi cicilan bunga dan pokok utang negara.
"Esensinya sederhana, pemerintahan Jokowi tidak kreatif dan tidak berpihak pada rakyat! Bisanya hanya ‘nambah utang mahal’ dan ‘naikkan harga’ yang bikin susah rakyat. Padahal ada cara lain, tidak perlu naikkan BBM," tutup Rizal Ramli.
Alasan Pemerintah
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah terpaksa menaikkan harga BBM di pasar domestik meskipun harga minyak dunia menurun dalam beberapa waktu terakhir.
Menurut Sri Mulyani keputusan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi karena belanja subsidi tetap meningkat di APBN Tahun 2022.
Sri Mulyani mengatakan pemerintah melakukan perhitungan dengan berbagai skenario perubahan harga minyak mentah Indonesia ("Indonesian Crude Price"/ICP) dan dampaknya terhadap besaran subsidi di APBN tahun berjalan.
Dengan asumsi ICP berada di bawah harga 90 dolar AS per barel ataupun mengambil asumsi rata-rata dalam satu tahun di rentang 97-99 dolar AS per barel, maka belanja subsidi energi tetap akan naik dari anggaran yang dialokasikan pemerintah sebesar Rp502,4 triliun.
Pada kesempamtan lain, Jokowi menyebut keputusan menaikkan BBM yang dibuat disebabkan karena pemerintah dalam situasi yang sulit akibat gejolak harga minyak dunia.
"Saat ini pemerintah harus membuat keputusan dalam situasi yang sulit. Ini adalah pilihan terakhir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM," kata Jokowi.
Dirinya menyebut pemerintah telah berupaya sekuat tenaga untuk melindungi rakyat dari gejolak tersebut supaya harga BBM di tanah air masih terjangkau. (*)
