 |
| Founder Drone Emprit dan Media Kernels Indonesia, Ismail Fahmi (Foto: VICE) |
JAKARTA - Aksi hacker Bjorka menjual data pribadi masyarakat, kini beralih menjadi mendoxing pejabat.
Ini adalah tamparan keras akibat abai dengan perlindungan data pribadi.
"Untuk pemerintah ini tamparan keras. Harus segera dan serius untuk UU Perlindungan Data Pribadi," kata Founder Drone Emprit dan Media Kernels Indonesia, Ismail Fahmi, dilansir detikinet, Selasa (13/9/2022).
Masalah kebocoran data diperburuk dengan adanya celah hukum akibat belum adanya undang-undang perlindungan data pribadi.
Aturan ini, sekarang kondisinya masih berupa RUU yang baru akan dibawa ke paripurna DPR untuk disahkan.
Aturan hukum seolah berkejar-kejaran dengan aksi para hacker seperti Bjorka yang membobol data pribadi di Indonesia.
Ismail berharap UU PDP ini bisa menjadi harapan baru untuk perlindungan data.
"UU ITE itu proses panjang termasuk dari kawan-kawan masyarakat sipil. Tidak sempurna, tapi itu yang kita miliki, itu harus dikawal," kata dia.
Perdebatan akhir RUU PDP kata Ismail adalah soal otoritas yang mengontrol. Otoritas khusus ini harus berdiri khusus bukan di bawah kementerian.
"Kalau di bawah kementerian nanti jadi conflict of interest," kata dia.
Sebelumnya, Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengatakan DPR dan pemerintah sudah bersepakat terkait lembaga pengawas PDP yang akan berdiri independen beserta rumusan sanksi-sanksinya.
Nantinya, lembaga pengawas ini akan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. (*)
