 |
| Andi Arief (Foto: Dok. Andi Arief) |
JAKARTA - Menko Polhukam Mahfud Md mengaku kesal lantaran dana Rp 1.000,7 triliun yang digelontorkan pemerintah sejak otsus Papua 2001 dimulai hingga era Lukas Enembe tidak jadi apa-apa.
Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief mempertanyakan kebenaran data Mahfud Md.
"Pak Prof @mohmahfudmd kesal dana Otsus Rp 1000,7 T buat rakyat Papua pembangunan tertinggal/dikorupsi. Saya penasaran apa iya?" tanya Andi Arief lewat cuitan di akun Twitternya @Andiarief_ , dilansir detikcom, Sabtu (24/9/2022).
Andi Arief sudah mengizinkan cuitannya dikutip.
Politisi Partai Demokrat asal Lampung itu mengatakan, berdasarkan data Menteri Keuangan (Menkeu), dana yang diberikan pemerintah untuk otsus Papua hanya Rp 138,5 triliun.
Menurut Andi, Mahfud terkesan mengadu rakyat dengan pemimpin di Papua.
"Data menkeu total Rp 138,5 T termasuk dana tambahan Infrastruktur. Untuk 2 Provinsi, Papua/ Papua Barat. Salah data? kesannya adu rakyat dengan pemimpin Papua, mohon koreksi kalau saya salah data," tulisnya.
Andi Arief lantas menjelaskan lebih lanjut soal cuitannya itu. Dia mengaku menghormati pernyataan Mahfud, tapi heran lantaran hanya Papua yang menjadi stigma.
Padahal, kata dia, ada kepala daerah lainnya yang juga mengkorupsi dana APBD.
"Saya menghormati Pak Mahfud. Dia pasti memiliki niat baik. Tapi sebaiknya juga tunjukkan kepala daerah mana yang terbanyak yang juga menimbulkan kemiskinan bagi rakyat karena APBD dikorupsi. Tidak mungkin kan kalau hanya Papua yang menjadi stigma?" tulis Andi lagi.
Dia membeberkan daerah yang dimaksud yakni yang dipimpin oleh kepala daerah dari partai yang berkuasa saat ini.
"Kalau lihat data kan justru terbanyak dari daerah yang partainya berkuasa saat ini," imbuh Andi.
Meski begitu, dia menyerahkan persoalan Lukas Enembe kepada KPK dan mengingatkan bahwa Mahfud pernah tegas terkait hukuman mati terhadap pelaku korupsi bansos, tapi tidak terlaksana sampai saat ini.
"Termasuk tuduhan adanya transaksi Rp 560 miliar yang disebut ke kasino. Masyarakat menanti proses pembuktian dan hukumnya. Kalau ada keraguan pada Pak Mahfud itu semata masyarakat masih ingat statemen yang awalnya tegas akan hukum mati korupsi bansos jaman pandemi, tiba-tiba karena yang melakukan dari partai berkuasa, langsung melempem. Bukankah itu karena politik?" tutur Andi.
Dia juga menuntut agar KPK segera menangkap Harun Masiku. Andi yakin Mahfud juga tahu keberadaan Harun Masiku.
"Kami mendukung KPK dan Pak Mahfud. Namun prinsip keadilan harus jadi pegangan dalam berantas korupsi. Kami yakin seyakin-yakinnya Pak Mahfud dan KPK tahu di mana keberadaan Harun Masiku. Tuntutan menangkap Harun Masiku sudah menjadi tuntutan rakyat Indonesia," tambahnya.
Mahfud Kesal soal Dana Otsus
Diketahui, Mahfud Md menyampaikan pemerintah sudah menggelontorkan dana untuk Papua sebesar Rp 1.000 Triliun.
Dana tersebut diberikan sejak dimulainya otonomi khusus atau otsus Papua pada 2001.
"Saat wartawan bertanya sudah berapa banyak dana yang digelontorkan pemerintah pusat untuk Papua, saya jawab bahwa sejak Otsus dimulai tahun 2001, sudah lebih dari Rp 1.000 Triliun dana dari pusat untuk Papua, dan di era Lukas sudah mencapai Rp 500 T lebih. Sekali lagi, yang saya sebutkan sejak era otsus," kata Mahfud melalui keterangan tertulis, Sabtu (24/9).
Mahfud menjelaskan dana Rp 1.000 Triliun lebih itu terdiri atas empat sumber. Mulai dari dana otsus hingga dana belanja Kementerian/Lembaga.
"Kenapa Rp 1000 T lebih? Karena itu terdiri atas empat sumber dana: dana otsus, dana belanja K/L, dana transfer keuangan dana desa (TKDD), dan PAD. Jadi total dana dari pemerintah pusat untuk Papua sejak tahun 2001," ujarnya.
Mahfud menyebut sebagian dari dana yang telah digelontorkan dikorupsi. Dia mengatakan akibat dana dikorupsi, berdampak pada kesejahteraan rakyat Papua.
"Sudah lebih dari Rp 1.000 T yang karena sebagian dikorupsi sehingga tidak memberi efek signifikan pada pembangunan dan kesejahteraan saudara-saudara kita orang Papua," imbuhnya. (*)
