 |
| Foto: Ilustrasi/Istimewa |
JAKARTA - Beberapa komentar pejabat terkait kebocoran data oleh hacker Bjorka cenderung menunjukkan sikap menganggap remeh.
Alasannya, data-data yang diumbar peretas yang mengaku berbasis di Polandia itu diklaim tak penting. Benarkah demikian?
Mari kita cek jenis data yang dibocorkan Bjorka, dilansir CNNIndonesia, Senin (19/9/2022).
Pertama, dia mengunggah di situs berbagi bocoran breached.to berupa data pelanggan Tokopedia yang dibobol pada April 2020. Isinya adalah user ID, password hash, email, hingga nomor telepon.
Kedua, 270,904,989 data pengguna media sosial literatur Wattpad, 20 Agustus. Data ini dibobol pada Juni 2020. Isinya antara lain password, login, nomor kontak, hingga nama asli.
Ketiga, 26 juta data pelanggan IndiHome. Isinya nama lengkap, email, gender, Nomor Induk Kependudukan (NIK), IP Address, hingga situs apa saja yang dikunjungi.
Keempat, 1,3 miliar data registrasi SIM card yang diklaim dibobol dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Isinya, NIK, nomor telepon, provider-nya, hingga tanggal registrasi.
Kelima, 105 juta data kependudukan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), 6 September. Isinya antara lain NIK, nomor Kartu Keluarga (KK), hingga nama lengkap.
Keenam, data surat rahasia untuk Presiden Jokowi pada periode 2019-2021, 9 September. Salah satunya adalah surat dalam amplop tertutup dari Badan Intelijen Negara (BIN).
Ketujuh, data-data pribadi pejabat publik yang disentil Bjorka, mulai dari Menkominfo Johnny G Plate, Ketua DPR Puan Maharani, Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Ketua PSSI Mochammad Iriawan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, hingga Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD.
Data yang dibuka berupa NIK, alamat rumah, pendidikan, hingga data vaksinasi.
Mahfud mengaku tak ambil pusing dengan data-data pribadinya yang diungkap Bjorka.
"Sebab data pribadi sy bkn rahasia. bs diambil dan dilihat di Wikipedia (Google), di sampul belakang buku2 saya, di LHKPN KPK. Data pribadi sy terbuka, tak perlu dibocorkan," kicaunya, di Twitter, Selasa (13/9/2022).
Senada, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan data yang dibuka Bjorka masih normal, meski ada kesalahan dalam hal pendidikan terakhir yang harusnya universitas, bukan SMA.
"Hal itu data-data pribadi yang memang dibuka, tentu saya tidak marah karena itu merupakan data-data yang sekarang normal sebagai pejabat publik," ucapnya.
"Tapi tentu kita harus saling menghargai karena data-data itu ada yang memang tidak layak untuk dipublikasi," imbuh Erick.
Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka juga mengaku tidak khawatir data pribadinya diumbar ke publik.
"Data pribadiku apa berguna? Memangnya kenapa? Semua orang juga sudah tahu," katanya saat ditemui di depan ruang kerjanya, Senin (12/9).
"Data pribadiku sudah tersebar semua. Nomor handphone, rumah pribadi, semua sudah terekspos. Apa lagi)? Memangnya ada yang saya tutupi," lanjut putra Presiden Jokowi itu.
Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Hinsa Siburian mengungkapkan insiden kebocoran data oleh Bjorka ini masih dalam kategori intensitas rendah.
"Kalau dillihat dari kategori atau klasifikasi serangan yang bersifat pencurian data itu masih intensitas rendah sebenarnya. Karena saya katakan, ada sampai tiga yang bisa melumpuhkan elektronik atau infrastruktur informasi vital kita, " urainya, di Depok, Selasa (13/9).
Seremeh itukah data-data Bjorka?
Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC Pratama Persadha mengatakan masalah Bjorka bukan hal yang remeh.
Data-data yang disebarnya bisa jadi pintu kejahatan lain, seperti pinjaman online (pinjol) ilegal hingga judi online.
"Akhirnya yang rugi siapa? Balik lagi masyarakat. Akhirnya menjadi korban penipuan, datanya digunakan untuk iklan judi online, penipu pinjol ilegal, dan lain-lain," ujar dia, dalam acara CNN Indonesia TV Newsroom, Minggu (11/9)
"Kalau orang-orang yang pejabat-pejabat itu enggak akan merasa begitum karena mereka enggak mengalami, karena di bawah itu mengalami semuanya," ucap Pratama.
Alhasil, menurut dia, penyebaran data pribadi itu pun melanggengkan bisnis ilegal.
"Enggak akan ada judi online di Indonesia itu kalau agen-agen atau bandar-bandarnya tidak punya data nomor handphone yang dikirimi iklan judi online itu," ungkapnya.
"Ini bukan masalah yang remeh," tambah dia.
Pengamat Teknologi Informasi dan media sosial Kun Arief Cahyantoro mengatakan aksi Bjorka mengumbar data ini potensial memicu kejahatan doxing massal di masa depan.
"Yang muncul adalah 'keramaian', bahkan keramaian tersebut cenderung bersifat kejahatan yaitu 'bencana masif doxing'," ujarnya, Selasa (13/9).
BSSN akui penting
Saat ditanya lebih lanjut soal pentingnya NIK, nomor telepon, dan data yang disebar Bjorka lainnya, Kepala BSSN Hinsa Siburian mengakui itu.
"Dulu mungkin (data-data itu) tidak terlalu sensisitf, tapi sekarang dengan era digital jadi sensitif," ujarnya.
"Dengan mengetahui [data] itu bisa masuk kemana-mana kan gitu. Jadi tentu ini kita lihat nanti di UU PDP (Perlindungan Data Pribadi) dan turunannya dan tentu instansi terkait juga kita agak nanti merumuskan," kata dia.
Soal pernyataan sejumlah pejabat yang terkesan meremehkan, Hinsa menduga itu bagian dari upaya memberi ketenangan.
"Saya ndak bisa mengomentari, tapi tujuannya mungkin antara lain menenangkan masyarakat kali ya," ucapnya, saat ditanya soal respons Mahfud MD soal bocoran datanya.
"Tentu sebagian masyarakat atau tugas lah, antara lain apa sih masyarakat kan diharapkan tenang," tambah dia.
BSSN, katanya, melakukan koordinasi dengan pihak terkait soal pentingnya data-data pribadi itu.
"Saya kira (data-data) itu penting. Jadi ada yang menganggap itu sensitif, atau rahasia, atau bagaimana, tentu itu nanti kita koordinasikan dan tentu menjadi pemikiran bersama ini," ujar pensiunan tentara berpangkat terakhir Letnan Jenderal itu. (*)
