 |
| Foto: Ilustrasi/Istimewa |
JAKARTA - Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) menyoroti alasan pemerintah menaikkan harga BBM yang selalu sama selama belasan tahun.
"Yang kami sesalkan, selama 15 tahun terakhir ini setiap pemerintah ingin menaikkan harga BBM, selalu menggunakan narasi subsidi salah sasaran atau subsidi dinikmati orang kaya," kata Wasekjen PBNU, Rahmat Hidayat Pulungan dalam keterangannya, Sabtu (3/9/2022).
Tak hanya pemerintah, Rahmat juga menilai sikap DPR yang selalu menolak kebijakan pemerintah terkait harga BBM ini dengan alasan populis dan demi elektibilitas, tanpa mengeluarkan skema yang tuntas.
Rahmat berpandangan bahwa yang menjadi sumber kekacauan subsidi BBM karena sistem subsidi terbuka.
Kata dia, semua orang, tanpa kualifikasi yang jelas bisa membeli BBM bersubsidi, termasuk pengusaha tambang, perikanan, batubara, dan lainnya.
"Semestinya pemerintah menetapkan sistem subsidi tertutup. Mereka yang berhak mendapatkan BBM subsidi harus tercantum dalam big data kependudukan," kata Rahmat, dilansir CNNIndonesia.
"Hanya mereka yg tercantum dalam DTKS yang bisa mengakses BBM subsidi. Di level operasional mereka operator dan penyalur tidak akan bisa mengucurkan BBM kecuali kepada yang berhak," tambahnya.
Rahmat meminta pemerintah dan DPR untuk segera fokus membangun SIN (Single Identity Number).
Data terintegrasi inilah yang nantinya akan menjadi acuan untuk banyak hal seperti mereka yang berhak mendapat subsidi BBM dan lainnya.
"Memang aneh begitu banyak program sosial Pemerintah tapi platform dan datanya di lapangan berbeda-beda antar instansi," ucap dia.
Lebih lanjut, Rahmat menyampaikan bahwa kebijakan menaikkan harga BBM harus menggunakan sudut pandang yang tepat. Yakni, harus menempatkan negara dan rakyat pada posisi yang sama.
"Keduanya harus selamat. Negara selamat tapi rakyatnya melarat, salah, atau sebaliknya rakyatnya selamat tapi negaranya sekarat juga percuma. Negara dan rakyat harus saling melindungi," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi menaikkan harga BBM bersubsidi, yakni Pertalite dan Solar. Jokowi mengatakan hal ini terkait dengan peningkatan subsidi dari APBN.
"Yaitu mengalihkan subsidi BBM sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini dapat subsidi mengalami penyesuaian," katanya.
Menteri Energi Arifin Tasrif pun telah mengumumkan rincian kenaikan harga BBM.
Yakni, harga pertalite naik dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10 ribu per liter, solar subsidi dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter dan pertamax dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter. (*)
