 |
| Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (Foto: Istimewa) |
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tak memasukkan lagi postur anggaran belanja negara untuk pandemi Covid-19 dalam RAPBN 2023.
"Karena kita berharap pandemi tahun depan tidak lagi menjadi pandemi atau endemi," kata Sri, saat konferensi pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2023 di Jakarta, Selasa, 16 Agustus 2022.
Menukil buku RAPBN 2023, total belanja negara turun dari outlook 2022 yang semula Rp 3.169,1 triliun menjadi Rp 3.041,7 triliun. Meski demikian, belanja kementerian atau lembaga (K/L) tetap naik.
Sri Mulyani membeberkan pada 2023, pemerintah mematok anggaran belanja K/L sebesar Rp 993,2 triliun.
Angka ini tetap tumbuh tinggi, meski anggaran belanja K/L untuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN) sudah seluruhnya dihilangkan.
Kenaikan belanja K/L dilakukan untuk mendukung sejumlah program prioritas, mulai pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, persiapan pemilihan umum (pemilu), penyelesaian infrastruktur prioritas, hingga pengadaan alutsista.
Untuk IKN, pemerintah akan membangun sarana, penguatan standar lingkungan hidup dan kehutanan, pengamanan, pembuatan peta peluang investasi proyek prioritas strategis, hingga promosi kegiatan di kawasan ibu kota.
Adapun untuk pemilu, anggaran persiapan kontestasi politik ini akan dialokasikan untuk beberapa hal.
Di antaranya tahapan dan pengamanan pemilu, persiapan untuk pelaksanaan pilkada serentak, dan pelaksanaan program gerakan cerdas memilih.
Sedangkan untuk penyelesaian proyek infrastruktur prioritas, Sri Mulyani menuturkan belanja negara akan dialokasikan untuk pembangunan jalan, jembatan, bendungan, jaringan irigasi, rumah susun, bandara, jalur kereta api, hingga Internet di Papua.
"Serta pengadaan alutsista yang juga diberikan, terutama dalam suasana geopolitik yang memang tentu membutuhkan Indonesia harus siap terhadap berbagai hal," ucap Sri Mulyani, dilansir Tempo.
Selain itu, pemerintah menurunkan anggaran perlindungan sosial dalam RAPBN 2023.
Anggaran perlindungan sosial ditetapkan sebesar Rp 479,1 triliun. Jumlah ini lebih kecil dari outlook 2022 yang mencapai Rp 502,6 triliun.
Sri Mulyani memastikan tidak ada anggaran PEN dalam komponen perlindungan sosial.
Selama masa pandemi, pemerintah memasukkan anggaran PEN dalam kebutuhan dana perlindungan sosial.
Pada 2022, misalnya, anggaran PEN untuk perlindungan sosial dialokasikan Rp 182,9 triliun.
"Tahun depan kita semuanya full perlindungan sosial, jadi kita ini akan transformasi dari situasi tiga tahun, di mana ada yang PC PEN sekarang menjadi totally kepada belanja-belanja K/L regular," kata Sri.
Kondisi yang sama juga terjadi untuk anggaran kesehatan pada 2023.
Pada tahun depan, anggaran kesehatan ditetapkan sebesar Rp 169,8 triliun atau turun 20,2 persen dari outlook 2022 sebesar Rp 212,8 triliun--yang masih tersedia alokasi penanganan Covid-19 sebesar Rp 82,4 triliun.
"Biaya-biaya yang sampai ratusan triliun tadi akan tidak lagi ada, namun belanja kesehatan tetap kita naikkan. Jadi artinya fokus kesehatan adalah memperbaiki fasilitas," ucap Sri Mulyani. (*)
