![]() |
Nanang Trenggono (Foto: Istimewa) |
BANDAR LAMPUNG - Pihak Universitas Lampung (Unila) batal memberi bantuan hukum kepada tiga pejabat Unila yang kini ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ketiga pejabat tersebut yakni Rektor nonaktif Unila Karomani, Wakil Rektor I bidang Akademik Heryandi, dan Ketua Senat/Dekan FKIP terpilih M Basri.
Ketiganya terjerat kasus suap penerimaan mahasiswa baru (PMB) jalur mandiri tahun ajaran 2022 dengan total penerimaan suap mencapai Rp 4,4 miliar.
Tim Kerja Rektor bidang Kehumasan, Nanang Trenggono mengatakan, pembatalan pemberian bantuan hukum tersebut dilandasi hasil rapat pimpinan Unila.
"Pendampingan atau bantuan hukum diserahkan kepada pihak keluarga masing-masing yang bersangkutan," kata Nanang dalam keterangan tertulis, Senin (22/8/2022).
Nanang menambahkan, ini sekaligus meluruskan pernyataan sebelumnya yang menyebutkan Unila akan memberikan bantuan hukum kepada ketiga tersangka.
"Telah disepakati terkait bantuan hukum atau pendampingan hukum diserahkan sepenuhnya kepada pihak keluarga masing-masing," kata Nanang, dilansir Kompas.com.
Diberitakan sebelumnya, pihak Universitas Lampung (Unila) akan memberikan bantuan hukum kepada Rektor Karomani (KRM) yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Seperti diketahui, Karomani bersama sejumlah pimpinan Unila ditangkap pada Sabtu (20/8/2022) dini hari terkait suap penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri tahun 2022.
"Ya, Unila akan memberikan bantuan hukum terhadap yang bersangkutan," kata Wakil Rektor 4 Prof Suharso saat memberikan keterangan di Unila, Bandar Lampung, Minggu (21/8/2022).
Menurutnya, hal tersebut dilakukan karena Karomani secara umum merupakan keluarga besar Unila, sehingga pihaknya akan memperhatikan bantuan hukum kepada anggota keluarga yang sedang mendapatkan musibah.
"Tentang aturan dan sebagaimana akan dipelajari lagi, terkait bantuan hukum yang akan diberikan kepada Karomani," ujarnya. (*)