 |
| Dedi Afrizal |
LAMPUNG - Menyikapi pemadaman listrik yang terjadi di Lampung setiap hari, Ketua DPRD Provinsi Lampung Dedi Afrizal menyatakan keprihatinannya, atas ketersediaan energi listrik yang saat ini menjadi permasalahan publik.
Pasalnya, masyarakat Lampung masih dihadapkan dengan persoalan pemadaman listrik. Padahal manajemen PLN sudah pernah dipanggil DPRD Lampung untuk dengar pendapat (hearing) beberapa waktu lalu.
"Komisi I dan Komisi IV harus mencari solusi atas persoalan ini. Supaya cepat selesai dan tidak ada lagi pemadaman di wilayah Lampung," ujar Dedi Afrizal, Kamis (17/3/2016)
Menurutnya PLN Distribusi Lampung harus memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat. Selain itu, mengoptimalkan segala sumber daya yang ada dan peralatan yang memadai, guna mewujudkan ketersediaan tenaga listrik.
Mengenai isu yang berkembang soal peralatan pembangkit Listrik di PLTU Tarahan yang merupakan mesin buatan China dan bekas pakai, Dedi mengatakan bahwa PLN jangan hanya mengejar efisiensi, namun harus mengutamakan kualitas.
Terkait hal itu, Dedi meminta supaya dilakukan audit terhadap PLN. Hal ini dinilai penting untuk mengetahui adakah persoalan lain yang menjadi pemicu pemadaman, selain daripada alasan klasik yakni kekurangan daya listrik.
Disinggung apakah perlu dibentuk pansus terkait persoalan ini, Dedi menjawab bahwa pembentukan pansus baru sebatas wacana dan belum mengarah pada pembahasan yang serius, seperti dilansir Tribunlampung.
Sementara, aksi solidaritas warga Bandar Lampung dengan menghidupkan 1.000 lilin di Tugu Adipura sukses terlaksana. Sebanyak 2.000an lebih warga berbondong-bondong menghidupkan lilin.
Sebelum menghidupkan lilin, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung. Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Lampung, Aliansi Jurnalis Indpendent (AJI) Bandar Lampung, dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Lampung menyampaikan orasi terkait pemadaman listrik berkelanjutan yang dilakukan PLN.
Direktur LBH Bandar Lampung Alian Setiadi sangat kecewa atas kinerja dari PLN dengan pemadaman listrik secara tiba-tiba dan berkelanjutan.
"Saya akan menyiapkan legal standing bersama-sama YLKI, Walhi, AJI mewakili warga Bandar Lampung akan menggugat PLN dengan mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri (PLN) Tanjung Karang dalam waktu secepatnya," jelas dia (*)
