 |
| Bachtiar Nasir (ist) |
LAMPUNG - Pengurus Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) Lampung dilantik Sekretaris Umum MIUMI Ustadz Bachtiar Nasir, di aula Museum Lampung, Senin (23/11/2015). Kepengurusan MIUMI ini hingga ke daerah kabupaten/kota.
"MIUMI lahir sebagai wujud amanah dan tanggung jawab intelektual ulama terhadap kesinambungan risalah keilmuan, perjuangan dan dakwah, termasuk respon terhadap problematika multidimensi, berupa krisis akidah dan akhlak," ujar Ketua Umum MIUMI Lampung, Buchori Abdussomad.
"Kelemahan ilmu dan kerancuan pola pikir, serta merosotnya otoritas ulama dan kepemimpinan yang mengancam akidah dan persatuan, memerlukan revitalisasi lembaga dan penyatuan potensi intelektual dan keulamaan," tambahnya, didampingi Sekretaris MIUMI Lampung, Imam Asrofi.
Menurut dia, MIUMI hadir di Lampung bukan sebagai kompetitor dengan lembaga dakwah yang ada di daerah. Akan tetapi, menjadi sinergisitas dalam dakwah untuk persatuan umat Islam.
Ia mengatakan MIUMI tidak boleh merangkap jabatan dalam kepengurusan partai politik.
"MIUMI tidak anti partai, tetapi kami justru menjaga silaturahim dan tali ukhuwah. Kita saling mengingatkan," katanya.
Sementara, Sekum MIUMI Bachtiar Nasir, mengatakan kehadiran MIUMI bukan rivalitas dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). MIUMI menjadi ajang penyemaian kader ulama yang menyatukan umat Islam.
"MIUMI bukan rival atau tandingan MUI," kata Bachtiar Nasir, pada silaturahmi nasional MUMI danpelantikan MIUMI Lampung, di Bandar Lampung, seusai silaturahim dan pelantikan MIUMI Lampung.
Menurut dia, sekarang ini membutuhkan imunisasi akidah kalau bangsa dan negara Indonesia ingin sukses.
"Banyak sekali di jalanan, sila Ketuhanan Maha Esa (dalam Pancasila), menjadi ketuhanan saja yang liberalisme," katanya, seperti dilansir Republika.
Kemudian, ia mengatakan sila Kemanusian yang adil dan beradab, akan diubah menjadi kemanusiaan saja. Sekarang ini, sudah banyak isu perkawinan sejenis, yang mulai merebak yang dihembuskan pihak tertentu.
"Sekarang ini MIUMI terus menghalau itu," ujarnya.
Kehadiran MIUMI saat ini, menurut dia, harus berjuang mengawal kepemimpinan yang adil dan beradab.
"Memilih pemimpin yang tidak adil dan tidak beradab, akan terjadi kehancuran," ujarnya.
Azas musyawarah, kata dia, adalah cara terbaik dalam menentukan kepemimpinan. Seperti yang diamanati, taatilah Allah, taatilah Rasulullah, dan ulil amri.
"Ulil amri ini yang adil dan beradab. Kalau tidak ditemukan kembalikan ke Alquran dan sunnah," jelasnya.
Selanjutnya, ia mengemukakan sekarang ini sila keempat, Kerakyatan sudah tidak ada lagi dipimpin oleh hikmah kebijaksaan dan permusyawaratan.
"Posisi MPR sudah sejajar dengan DPR dan DPD. Juga fungsi presiden tidak lagi sebagai mandataris MPR," ujarnya. (*)
