 |
| (ilustrasi/ist) |
LAMPUNG ONLINE - Pihak Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan bencana asap yang terjadi saat ini sudah berskala nasional.
"Kalau kita melihat bencana asapnya, itu skalanya sudah nasional," kata Kepala Data dan Informasi BNPB Sutopo Purwo Nugroho di kompleks Istana, Senin (12/10/2015).
Mengenai penetapan status bencana nasional, Sutopo mengatakan harus merupakan deklarasi presiden melalui SK presiden. Tapi ia menegaskan, meski belum ada penetapan sebagai bencana nasional, penanganan asap sudah sejak awal berskala nasional.
"Dari segi penanganannya sudah dari jauh-jauh hari skala nasional," kata dia. Sutopo mencontohkan dari segi personel, peralatan, aset serta pendanaan, lebih dari 95 persen berasal dari pemerintah pusat.
Sejauh ini, kata dia, BNPB sudah menghabiskan dana mencapai Rp 500 miliar untuk melakukan pemadaman kebakaran. Kini, BNPB sudah mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 750 miliar untuk penanganan darurat, termasuk kebakaran hutan, kekeringan, atau erupsi, seperti dilansir Tempo.
"Kementerian Keuangan sudah menyetujui dari dana siap pakai yang ada di BNPB, sebesar 750 miliar sudah masuk DIPA BNPB dan kita gunakan untuk penanganan darurat di Indonesia," katanya.
Mengenai penetapan status, sebelumnya pemerintah menyatakan masih menunggu laporan BNPB untuk menyikapi dampak kabut asap terhadap masyarakat sebagai darurat bencana nasional. Meski pemerintah belum menetapkan bencana nasional, sejumlah kepala daerah telah menetapkan tanggap darurat asap.
Mengenai penetapan status bencana nasional, Sutopo mengatakan harus merupakan deklarasi presiden melalui SK presiden. Tapi ia menegaskan, meski belum ada penetapan sebagai bencana nasional, penanganan asap sudah sejak awal berskala nasional.
"Dari segi penanganannya sudah dari jauh-jauh hari skala nasional," kata dia. Sutopo mencontohkan dari segi personel, peralatan, aset serta pendanaan, lebih dari 95 persen berasal dari pemerintah pusat.
Sejauh ini, kata dia, BNPB sudah menghabiskan dana mencapai Rp 500 miliar untuk melakukan pemadaman kebakaran. Kini, BNPB sudah mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 750 miliar untuk penanganan darurat, termasuk kebakaran hutan, kekeringan, atau erupsi, seperti dilansir Tempo.
"Kementerian Keuangan sudah menyetujui dari dana siap pakai yang ada di BNPB, sebesar 750 miliar sudah masuk DIPA BNPB dan kita gunakan untuk penanganan darurat di Indonesia," katanya.
Mengenai penetapan status, sebelumnya pemerintah menyatakan masih menunggu laporan BNPB untuk menyikapi dampak kabut asap terhadap masyarakat sebagai darurat bencana nasional. Meski pemerintah belum menetapkan bencana nasional, sejumlah kepala daerah telah menetapkan tanggap darurat asap.
Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, sudah menetapkan status darurat sejak 15 September 2015. Sedangkan pelaksana tugas Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman, memperpanjang status darurat untuk dua pekan ke depan. (*)
