| Warga mengambil air di Masjid At Taqwa Blambangan Umpu, Way Kanan, Minggu (11/10/2015). (ist) |
LAMPUNG - Kemarau panjang diprediksi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) berlangsung hingga November 2015. Di Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung, kemarau berdampak pada berbagai sektor kehidupan, seperti rumah tangga, dan pertanian. Berkaitan dengan itu, sejumlah masyarakat berharap hal tersebut juga disuarakan, dibahas oleh wakil rakyat.
"Saat
ini air bisa dikatakan kocar-kacir. Sebagai rakyat, kami lebih senang
jika mendapat informasi akan dapat bantuan sumur bor. Kalau informasi
rolling, pergantian pejabat, apa hubungannya dengan kesusahan rakyat?
Apa pengaruhnya dengan kami yang saat ini kekurangan air?" ujar Kepala
Satuan Koordinasi Cabang Barisan Ansor Serbaguna (Banser) Alex Almukmin
di Pakuan Ratu, Senin (12/10/2015).
Warga
Kampung Negara Harja Kecamatan Pakuan Ratu itu menegaskan, pergantian
pejabat tidak ada hubungannya dengan keberlangsungan hidup rakyat.
Warseno,
warga Kampung Argo Mulyo Kecamatan Banjit juga mengaku ketersediaan air
di rumahnya saat ini hanya cukup untuk mandi dan konsumsi, namun tidak
lagi mencukupi untuk mencuci pakaian.
"Warga
jika mencuci pakaian saat ini di sungai Way Umpu, Way Besay, Way Menaga
Siamang, tapi kondisi sungai juga sudah semakin susut. Adapun sejumlah
petani untuk memenuhi kebutuhan air di sawahnya rela untuk membeli mesin
penyedot air. Saya sependapat, kebutuhan rakyat akan air lebih layak
dibahas daripada pergantian pejabat. Pembahasan mengenai rolling oleh
sejumlah anggota DPRD menurut saya tidak penting," kata Warseno.
Senada
Warseno, warga Kampung Way Pisang Kecamatan Way Tuba Agung Rahadi
Hidayat mengaku debit air di embung yang ada di daerahnya juga semakin
susut.
"Kebutuhan
rakyat akan air sepatutnnya menjadi prioritas untuk dibahas. Misalnya
kebutuhan petani akan air untuk sawahnya ini solusinya bagaimana. Karena
di sejumlah daerah seperti di Kecamatan Bumi Agung, saya mendengar para
petani sudah membeli air untuk mengairi sawahnya," ujar Agung.
Ketua
PC GP Ansor Way Kanan Gatot Arifianto menambahkan, dampak dari kemarau
membuat sejumlah ibu di beberapa kecamatan Way Kanan mencuci di sungai.
"Di
Baradatu, sejumlah sawah terlihat kering dan belum bisa digunakan. Di
Kasui arah menuju Kecamatan Banjit, sejumlah masyarakat juga terlihat
mandi menggunakan air sungai karena kemarau," kata Gatot menjelaskan.
Karena
itu, ujar alumni Civic Education for Future Education Leaders (CEFIL)
Yayasan Kesatuan Pelayanan dan Kerjasama (SATUNAMA) Yogyakarta itu,
rakyat resah dan takut tidak mendapatkan air bersih itu fakta tidak bisa
dipungkiri.
"Tapi
jika rakyat resah dan takut akan ada rolling sepertinya itu fantasi,
berlebihan, lebay. Rakyat mana lebih takut akan ada roliing dari pada
tidak dapat air? Adakah catatan, bukti otentik atau sejarah, rakyat
berhenti bekerja, rakyat berhenti makan, jika ada kepala satuan kerja
perangkat daerah (SKPD) atau Sekda dimutasi, diganti?" ujarnya.
Ia berharap, skala prioritas kebutuhan masyarakat lebih bisa diprioritaskan untuk dibahas wakil rakyat.
"Adakah
warga Waykanan yang terbiasa mengambil air di sungai, di masjid untuk
kebutuhan rumah tangga, merasa pernyataan dan kegaduhan pembahasan
rolling pejabat mewakili mereka?" ujar dia.
Aktivis
Gusdurian Lampung itu mengajak, rakyat ramai-ramai bermimpi menjadi
legislatif yang rajin menggunakan dengkulnya untuk turun ke bawah
sehingga bisa membahas fakta atau temuan di lapangan melalui paripurna
atau hearing, bukan membahas fantasi.
"Dalam
kondisi mimpi itu, mari kita produksi pemikiran untuk perbaikan
Waykanan beramai-ramai lalu kita igaukan bersama-sama agar yang tidak
sadar jadi sadar. Pemimpin yang baik, ujar mendiang Gus Dur, datang
dengan pertanyaan, bukan pernyataan. Jadi jika mau tahu kebutuhan rakyat
dengarkan keinginan rakyat, bukan sebaliknya," kata dia.
Pebri,
warga Kelurahan dan Kecamatan Blambangan Umpu juga menanggapi isu
roling pejabat yang dianggap sejumlah anggota legislatif membuat Way
Kanan tidak kondusif. Melalui akun facebooknya, Pebri mengajak publik
mempertanyakan kualitas para wakil rakyat yang gerah terkait isu rolling
pejabat.
"Kenapa
kekeringan, kerusakan Way Umpu, persoalan air yang sangat dibutuhkan
ribuan Masyarakat Waykanan tidak pernah lantang disuarakan? Masyarakat
harus tahu dan menilai apa yang terjadi berbanding terbalik dengan
kenyataan," ujar Pebri. (desi)

