LAMPUNG - Aksi unjuk rasa penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak di Bandar Lampung diwarnai kericuhan, Senin, (17/6/2013). Mahasiswa dan polisi terlibat saling dorong dan kejar-kejaran di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lampung. Kericuhan dipicu sekitar 150-an mahasiswa yang memaksa masuk ke gedung legislatif.
Kericuhan tidak berlangsung lama setelah Kepala Polres Kota Bandar Lampung, Komisaris Besar Dwi Irianto, menenangkan massa dan anggota kepolisian. Sebelumnya, mahasiswa yang menamakan diri Gerakan Rakyat Lampung itu berjalan kaki dari halaman Perpustakan dan Arsip Daerah Lampung di bawah guyuran hujan.
"Selama ini rezim SBY-Boediono tidak menyampaikan secara jujur penyebab defisit anggaran dan belanja negara,'' kata Isnan Subki, aktivis Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi Lampung.
Menurut Isnan, defisit APBN disebabkan pemborosan yang dilakukan oleh aparat pemerintah sendiri. Seperti 20 persen anggaran pendidikan yang lebih banyak digunakan belanja untuk birokrat, bukan kebutuhan riil dunia pendidikan. ''Sementara sumber daya alam yang semestinya untuk menyejahterakan rakyat justru dikuasai asing,'' katanya.
Peserta aksi yang berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Lampung, LMND, FMN, HMI, KAMMI, GMKI, dan sejumlah aktivis buruh itu juga menyerukan boikot untuk tidak memilih calon legislatif, gubernur, dan presiden dari Partai Demokrat. Partai Demokrat dituding sebagai biang kesengsaraan dan korupsi di Indonesia. ''Mereka sangat boros, tapi rakyat dibebani gaya hidup birokrat,'' kata Adi Riyanto, aktivis KAMMI Lampung.
Aksi mahasiswa sempat berhenti untuk menunaikan salat zuhur dan makan siang. Setelah itu, mahasiswa kembali berorasi secara bergantian di atas kendaraan. Ketua DPRD Lampung dan sejumlah anggota legislatif kemudian menemui peserta aksi.
sumber
