![]() |
| BAGI SEMBAKO: Hatta Radjasa di sela-sela pembagian 5 ribu paket sembako kepada masyarakat di Kecamatan Jatiagung, Lampung Selatan, Minggu (5/8). |
LAMPUNG SELATAN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tulangbawang harus bersiap menghadapi perlawanan hukum atas keputusan mengugurkan kandidat dari Partai Amanat Nasional (PAN), Frans Agung Mula Putra - Darwis Fauzi (Frada). Sebab, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Lampung sudah mendapatkan restu dari Ketua Umum PAN Hatta Radjasa dari untuk melakukan proses perlawanan.
Bahkan, Hatta menyebutkan, DPP PAN akan melakukan pendampingan. Demikian juga dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Parta Bintang Reformasi (PBR). Hanya, PAN mengimbau agar pendukung Frada yang menggelar aksi protes, tetap kondusif dan tidak anarkis.
Menurut Hatta, persayaratan yang dimiliki oleh Frada sudah memenuhi ketentuan dan sesuai dengan prosedur hukum. Selanjutnya, PBR dan PPP sudah menyatakan sah dukungannya kepada Frada. ’’Hal ini sesuai dengan data dukungan yang diberikan PPP dan PBR untuk Frada. Artinya, dukungan tersebut dinyatakan jelas untuk Frada,’’ jelas dia, usai melaksanakan Bakti Sosial di Perumahan Permata Asri, Kecamatan Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan, Minggu (5/8).
Sebab, lanjut Hatta, yang menyatakan dukungan (PPP dan PBR) secara nyata mengakuinya. ’’Kita akan tempuh jalur hukum. Ini negara hukum. Nanti DPW PAN Lampung akan melakukannya, untuk melaksanakan gugatan tersebut,’’ tukas pria yang juga Menteri Perekonomian RI tersebut.
Selanjutnya, tidak ada alasan KPU menganulir dukungan PPP dan PBR dan menyatakan dukungan tersebut sah untuk pasangan lain (Handoyo). Sebab, dukungan yang diberikan dalam struktural partai tersebut jelas kepada Frada yang legalitasnya jelas, seperti terdaftar di Kesbangpol dan syarat lainnya. ’’Nanti kita akan sama-sama melakukan gugatan tersebut. PAN, PPP dan PBR tidak akan tinggal diam,’’ ujar Hatta.
Senada dengan penuturan Zulkifli Hasan. PAN menginstruksikan kepada seluruh kader untuk tetap solid untuk mendukung kadernya pada Pilkada di Lampung yang dilaksankan serentak di tiga daerah, yaitu Lampung Barat (Lambar), Tanggamus, dan Tulangbawang. Khusus dengan daerah Tuba yang kader PAN tidak lolos dalam verifikasi pencalonan, akan dibawa ke ranah hukum untuk penyelesaiannya. ’’KPU dalam mengambil keputusan tidak melakukan verifikasi yang seharusnya dilakukan, karena dukungan yang dari partai PPP dan PBR adalah untuk Frada,’’ ujarnya.
Ketua DPW PAN Lampung Abdurrahman Sarbini menyatakan, sepakat dengan Hatta. Untuk itu, pihaknya sesegera mungkin akan melakukan upaya hukum. ’’Tentu upaya hukum akan kita lakukan. Kita semua tau, tidak ada masalah dukungan untuk Frada,’’ kata pria yang akrap disapa Mance itu.
Ketua DPW PAN Lampung Abdurrahman Sarbini menyatakan, sepakat dengan Hatta. Untuk itu, pihaknya sesegera mungkin akan melakukan upaya hukum. ’’Tentu upaya hukum akan kita lakukan. Kita semua tau, tidak ada masalah dukungan untuk Frada,’’ kata pria yang akrap disapa Mance itu.
Selanjutnya tambah dia, sebagai ketua partai dirinya kecewa dengan keputusan KPU yang dinilai tidak melakukan verifikasi dengan benar. Padahal, tidak ada alasan bagi KPU untuk tidak meloloskan pasangan Frada. ’’Ya, pasti kecewa. Negara ini negara hukum, kita akan tempuh jalur hukum,’’ tegasnya.
Terkait aksi massa yang saat ini terus berlangsung, Mance mengatakan jika dirinya tidak mengetahui hal tersebut. ’’Aksi massa yang berlangsung adalah murni soladaritas masyarakat pendukung Frada yang kecewa terhadap keputusan KPU, Itu murni solidaritas, atas kesadaran mereka sendiri. Tidak ada yang mengorganisir apalagi mendanai,’’ tegasnya.
Kendati demikian, Mance mengimbau kepada seluruh pendukung dan simpatisan Frada, agar dalam melakukan aksi protes tetap tertib, damai, menjaga etika dan moral serta tidak anarkis. ’’Jika terjadi anarkis, maka saya bersama aparat keamanan tetap akan melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan hukum. Saya berkali-kali menghimbau agar tetap menjaga kondusifitas dan tidak anarkis. Jika anarkis, saya dan polisi akan ambil tindakan,’’ pungkasnya.


