 |
| Sjachroedin Z.P. |
LAMPUNG – Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. tidak setuju dengan keputusan KPU yang menetapkan pemilihan gubernur di tahun 2013. Sementara, sejumlah ketua partai setuju pilgub digelar pada tahun depan. Oedin –sapaan akrab Sjachroedin – tetap menginginkan hajat demokrasi ini digelar pada 2015. Ia pun tidak akan mengalokasikan anggaran pilgub pada APBD 2013.
’’Tidak setuju. Apalagi, jabatan KPU (Lampung) habis September 2013. Ganti KPU saja,’’ ujar Oedin, melalui pesan singkat, kemarin (26/7).
Jadi, lanjut ketua DPD PDI Perjuangan Lampung ini, anggaran pilgub akan dialokasikan pada APBD 2014 oleh DPRD baru dan KPU baru. ’’Lumayan Rp200 miliar untuk pembangunan Lampung sebelum (masa bakti) DPRD berakhir 2014,’’ tuturnya.
Untuk persiapan partainya menghadapi pilgub mendatang, ia mengaku bahwa PDIP belum membahasnya, termasuk calon yang akan diusung. ’’Belum dibahas. Boleh kader di luar PDIP, asal jelas komitmen dan track record-nya,’’ papar dia.
Pernyataan Oedin ini dipertegas Wakil Ketua DPD PDIP Lampung Tulus Purnomo. Menurut dia, pada dasarnya, partai banteng moncong putih ini siap kapanpun pilgub digelar. Namun, harus ada kepastian mekanisme pemilihan berdasarkan revisi UU Pilkada yang tengah dibahas DPR RI.
’’Kapanpun pilkadanya dan bagaimanapun mekanismenya, kami siap karena sebagai sebuah partai, kami terus sosialisasi. Tetapi, kami ingin kejelasan terlebih dahulu mekanismenya seperti apa,’’ tukas anggota DPRD Lampung ini.
Sementara, dukungan agar pilgub digelar 2013 juga mengalir dari lawan-lawan politik Oedin. Mereka adalah Ketua DPD I Partai Golkar (PG) Lampung M. Alzier Dianis Thabranie dan Ketua DPW PAN Lampung Abdurachman Sarbini. Keduanya sepakat pilgub digelar tahun depan.
’’Penyelenggara pemilu dan pilkada adalah KPU, jadi kami harus patuh dan mendukung. Saya juga minta Fraksi Partai Golkar di DPRD untuk mendukung penetapan ini. Jangan lagi ada perbedaan,” ujar Alzier saat menghubungi kemarin.
Menurut dia, tahun 2014 adalah batas waktu berakhirnya masa jabatan gubernur Lampung. Dengan demikian, pilgub harus digelar sebelum itu. ’’Jangan lagi (kepemimpinan) diputus-putus, carilah gubernur yang definitif supaya tidak menimbulkan masalah. Jangan lagi ada karteker,’’ tandasnya.
Hal serupa dikatakan Mance, sapaan akrab Abdurachman Sarbini. Bupati Tulangbawang ini setuju pilgub digelar pada 2013 asalkan sesuai aturan yang jelas. Ini agar Lampung segera mendapat gubernur baru yang akan membawa perubahan. ’’Selama 10 tahun Lampung hancur,’’ tulis Mance dalam pesan singkatnya.
Sementara, DPD Partai Demokrat (PD) Lampung sebagai pemenang pemilu bersikap menunggu kepastian penyelenggaraan pilgub. Sekretarisnya, Fajrun Najjah Ahmad, mengatakan bahwa sesuai UU, pelaksana pilkada, pileg, dan pilpres adalah KPU.
Jadi sudah seharusnya partai ini sepakat dengan keputusan Kpu. Tentunya, sepanjang keputusan KPU tersebut sesuai ketentuan yang berlaku. ’’Di sisi lain, Kemendagri kan masih melakukan telaahan. Jadi, kita tunggu saja perkembangannya,’’ kata Fajar, sapaan akrabnya.
