 |
| Sugeng P Harianto |
LAMPUNG - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) meresmikan Layanan Secara Elektronik (LPSE) di Universitas Lampung (Unila), Selasa (17/7/2012). Hal ini bagian dari upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia,
Peresmian dilakukan Rektor Unila Prof Dr Ir Sugeng P Harianto MS, didampingi Kepala LKPP Agus Raharjo dan Kepala LPSE Paul B Timotiu. Dalam sambutannya, Sugeng mengatakan, kehadiran LPSE ini wujud komitmen pemerintah dalam memberikan informasi LPSE di lingkungan perguruan tinggi (PT), termasuk Unila.
Berdasarkan Perpres No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Pemerintah, setiap PT harus melaksanakan pengadaan barang dan jasa secara elektronik mulai tahun anggaran 2012. "Unila mulai saat ini akan melakukan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Bahkan, kami juga dalam penerimaan mahasiswa baru (PMB) dan pembayarannya sudah menggunakan sistem online," katanya
Kehadiran LPSE juga diharapkan dapat menekan kecurangan/korupsi dan menghemat anggaran negara. Dijelaskan Sugeng, pada tahun 2011, terdapat 24.475 paket barang dan jasa yang berhasil dilelang dengan total pagu lebih dari Rp 53,2 triliun dengan tingkat efisiensi 11 persen.
Dan tahun ini hingga pertengahan Juli sedikitnya 44,474 persen paket dengan total pagu lebih dari Rp 75 triliun berhasil dilelang LPSE. "Artinya dengan LPSE ini, korupsi yang timbul dari pengadaan barang dan jasa bisa ditekan," katanya
Agus Raharjo menambahkan, program LPSE Nasional menunjukan perkembangan yang signifikan. Berdasarkan jumlahnya, LPSE terus bertambah dari tahun ke tahun. "Sampai pertengahan Juli 2012 ini tercatat ada 466 LPSE tersebar di seluruh Indonesia," katanya.
Sistem pengadaan barang dan jasa ini menggunakan aplikasi open source, free licence, free of charge dan full support. "Sistem ini diharapkan menjadi landasan strategis dunia pengadaan barang dan jasa ke depan. Mlalui SDM yang melimpah, universitas diharapkan menjadi tempat pengembagan sistem tersebut.
Peresmian dilakukan Rektor Unila Prof Dr Ir Sugeng P Harianto MS, didampingi Kepala LKPP Agus Raharjo dan Kepala LPSE Paul B Timotiu. Dalam sambutannya, Sugeng mengatakan, kehadiran LPSE ini wujud komitmen pemerintah dalam memberikan informasi LPSE di lingkungan perguruan tinggi (PT), termasuk Unila.
Berdasarkan Perpres No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Pemerintah, setiap PT harus melaksanakan pengadaan barang dan jasa secara elektronik mulai tahun anggaran 2012. "Unila mulai saat ini akan melakukan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Bahkan, kami juga dalam penerimaan mahasiswa baru (PMB) dan pembayarannya sudah menggunakan sistem online," katanya
Kehadiran LPSE juga diharapkan dapat menekan kecurangan/korupsi dan menghemat anggaran negara. Dijelaskan Sugeng, pada tahun 2011, terdapat 24.475 paket barang dan jasa yang berhasil dilelang dengan total pagu lebih dari Rp 53,2 triliun dengan tingkat efisiensi 11 persen.
Dan tahun ini hingga pertengahan Juli sedikitnya 44,474 persen paket dengan total pagu lebih dari Rp 75 triliun berhasil dilelang LPSE. "Artinya dengan LPSE ini, korupsi yang timbul dari pengadaan barang dan jasa bisa ditekan," katanya
Agus Raharjo menambahkan, program LPSE Nasional menunjukan perkembangan yang signifikan. Berdasarkan jumlahnya, LPSE terus bertambah dari tahun ke tahun. "Sampai pertengahan Juli 2012 ini tercatat ada 466 LPSE tersebar di seluruh Indonesia," katanya.
Sistem pengadaan barang dan jasa ini menggunakan aplikasi open source, free licence, free of charge dan full support. "Sistem ini diharapkan menjadi landasan strategis dunia pengadaan barang dan jasa ke depan. Mlalui SDM yang melimpah, universitas diharapkan menjadi tempat pengembagan sistem tersebut.
