 |
| Tampak Jalan By Pass Soekarno - Hatta, Bandarlampung kondisinya rusak parah |
LAMPUNG - Pemprov Lampung harus memberikan prioritas untuk memperbaiki jalan provinsi yang menjadi alternatif jalan negara. Ketua Komisi IV DPRD Lampung Komang Koheri mengatakan, prioritas tersebut sebagai upaya persiapan menghadapi situasi lalu lintas selama arus mudik dan balik Lebaran 2012.
"Kami melihat ada beberapa jalan provinsi yang harus segera diperbaiki dalam rangka persiapan arus mudik dan balik," ungkap Komang, Jumat (8/6/2012).
Arus mudik dan balik Lebaran, lanjut Komang, memang menggunakan jalan negara. Proses perbaikan jalan negara di Lampung pada 2012 pun sudah berjalan. Sehingga pada arus mudik dan balik, tiga jalur di Lampung sudah dapat digunakan.
Meskipun begitu, pemprov tetap harus mempersiapkan beberapa jalan provinsi. Hal itu karena ada beberapa jalan provinsi yang menjadi jalan alternatif penghubung jalan negara. Perbaikan jalan-jalan penghubung tersebut, Komang menuturkan, harus segera dilaksanakan. Sebab, jalan-jalan tersebut merupakan alternatif apabila terjadi masalah di jalan negara ketika arus mudik dan balik berlangsung.
"Kami minta jalan provinsi yang menjadi jalan penghubung jalan negara supaya bisa fungsional sebelum arus mudik dan balik. Jadi seandainya terjadi kemacetan di ruas jalur utama, itu bisa dialihkan melalui jalan-jalan alternatif tersebut," jelas politisi PDI Perjuangan tersebut.
Beberapa jalan provinsi yang menjadi jalan penghubung jalan negara ialah Simpang Gayam-Ketapang, Kota Gajah-Metro, serta Kalirejo-Wates. Komang menuturkan, pemprov dapat menentukan prioritas jalan yang harus diperbaiki.
Berdasarkan laporan Dinas Bina Marga (DBM) Lampung, Komang mengungkapkan, pelaksanaan tender pengerjaan jalan provinsi mengalami keterlambatan. Hal itu akibat wacana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi pada 1 April lalu. "Memang ada keterlambatan tender. Makanya, kami meminta untuk membuat prioritas perbaikan jalan," tutur Komang.
Kepala DBM Lampung Arif Hidayat mengakui, tender pengerjaan perbaikan jalan memang mengalami keterlambatan. Walaupun begitu, keterlambatan terjadi untuk pengerjaan jalan provinsi yang menggunakan APBD. Sementara, tender pengerjaan perbaikan jalan negara yang menggunakan APBN dilakukan tepat waktu.
"Jalan provinsi hanya menghubungkan antarkabupaten/kota. Frekuensi lalu lintasnya pun sedikit. Tidak berpengaruh dalam arus kendaraan Lebaran nanti. Waktu itu tender terlambat karena ada rencana kenaikan harga BBM subsidi. Tetapi, jalan negara sudah siap," jelas Arif.
