LAMPUNG - Wacana pemekaran provinsi tidak boleh hanya menjadi sarana pemenuhan kebutuhan bagi kepentingan politik elite-elite tertentu.
Ketua DPRD Lampung Marwan Cik Asan mengatakan, pemenuhan kebutuhan politik elite-elite tertentu pasti terjadi dalam setiap pemekaran wilayah. Hal tersebut merupakan imbas dari pemekaran wilayah.
"Itu hanya salah satu akses. Yang terpenting adalah bagaimana pemekaran dapat memberikan manfaat kesejahteraan bagi masyarakat," kata Marwan, Selasa (29/5).
Untuk mengetahui sejauh mana pemekaran dibutuhkan bagi kesejahteraan masyarakat, pengusulan pemekaran provinsi harus memiliki kajian rinci yang memberikan alasan kebutuhan pemekaran.
Marwan Cik Asan mengatakan, kabupaten-kabupaten yang ingin melakukan pemekaran harus melakukan kajian awal sebagai landasan pelaksanaan pemekaran. Kajian awal tersebut untuk menilai kelayakan pemekaran.
"Layak atau tidak pemekaran dilakukan. Manfaat dari pemekaran ini harus jelas," terang Marwan.
Ketua DPRD Lampung Marwan Cik Asan mengatakan, pemenuhan kebutuhan politik elite-elite tertentu pasti terjadi dalam setiap pemekaran wilayah. Hal tersebut merupakan imbas dari pemekaran wilayah.
"Itu hanya salah satu akses. Yang terpenting adalah bagaimana pemekaran dapat memberikan manfaat kesejahteraan bagi masyarakat," kata Marwan, Selasa (29/5).
Untuk mengetahui sejauh mana pemekaran dibutuhkan bagi kesejahteraan masyarakat, pengusulan pemekaran provinsi harus memiliki kajian rinci yang memberikan alasan kebutuhan pemekaran.
Marwan Cik Asan mengatakan, kabupaten-kabupaten yang ingin melakukan pemekaran harus melakukan kajian awal sebagai landasan pelaksanaan pemekaran. Kajian awal tersebut untuk menilai kelayakan pemekaran.
"Layak atau tidak pemekaran dilakukan. Manfaat dari pemekaran ini harus jelas," terang Marwan.
Marwan Cik Asan mengaku, secara pribadi, dirinya mendukung adanya pemekaran.
Hal itu karena jumlah penduduk Provinsi Lampung telah mencapai sembilan juta lebih. Selain itu, jumlah kabupaten/kota yang terbentuk sudah sebanyak 14 wilayah.
"Saya kira rentang kendali pemerintahan perlu dipendekkan. Tetapi, DPRD (Lampung) belum mengambil sikap karena belum ada usulan dari kabupaten-kabupaten tersebut," ungkap Marwan.
Kajian awal pemekaran dapat menggambarkan kesiapan wilayah apabila menjadi provinsi mandiri yang terpisah dari Lampung.
"Di mana letak ibu kotanya, bagaimana potensinya, kemajuan daerah seperti apa. Semuanya harus dikaji dulu. Jadi, ada data awal yang menjadi dasar pemekaran provinsi. Jangan hanya bermodal semangat saja," jelas anggota DPRD Lampung Ahmad Bastari.
Untuk melaksanakan kajian, Bastari menerangkan, kabupaten-kabupaten yang ingin memekarkan provinsi harus membentuk tim bersama. Tim tersebut yang kemudian melakuan kajian.
"Libatkan seluruh kabupaten-kabupaten. Jangan sampai masing-masing kabupaten membawa kepentingan sendiri-sendiri," tutur Bastari.
"Di mana letak ibu kotanya, bagaimana potensinya, kemajuan daerah seperti apa. Semuanya harus dikaji dulu. Jadi, ada data awal yang menjadi dasar pemekaran provinsi. Jangan hanya bermodal semangat saja," jelas anggota DPRD Lampung Ahmad Bastari.
Untuk melaksanakan kajian, Bastari menerangkan, kabupaten-kabupaten yang ingin memekarkan provinsi harus membentuk tim bersama. Tim tersebut yang kemudian melakuan kajian.
"Libatkan seluruh kabupaten-kabupaten. Jangan sampai masing-masing kabupaten membawa kepentingan sendiri-sendiri," tutur Bastari.
