 |
| Edwin Hanibal |
BANDAR LAMPUNG - KPU Lampung akan mengusulkan alokasi dana monitoring (pengawasan) pilkada di tiga kabupaten pada 2012. Tujuannya untuk mengefektifkan pengawasan Pilkada Tulangbawang (Tuba), Tanggamus, dan Lampung Barat (Lambar).
"Sebelumnya, hal itu dikatakan bisa dilakukan. Kami akan mengusulkan kepada pemprov," kata Ketua KPU Lampung Edwin Hanibal, Selasa (13/3/2012).
KPU akan mengajukan alokasi anggaran sebesar Rp 190 juta. Anggaran akan diusulkan melalui dana hibah pemprov. Edwin menuturkan, anggaran tersebut sangat diperlukan supaya KPU bisa memberikan pengawasan secara optimal dalam pelaksanaan pilkada.
"Tugas KPU provinsi melakukan supervisi KPU kabupaten/kota dalam pelaksanaan pilkada," ujar Edwin.
Supervisi diperlukan untuk mengantisipasi persoalan-persoalan yang mungkin timbul dalam tahapan pilkada yag dilaksanakan. Edwin mengungkapkan, KPU Lampung bisa langsung turun ke lokasi untuk membantu menyelesaikan persoalan apabila dana untuk pengawasan telah tersedia.
"Untuk turun ke lapangan kan membutuhkan dana. Kami belum memiliki dana tersebut. Padahal, persoalan bisa saja timbul dalam pelaksanaan tahapan. Misalnya, ketika pemutakhiran data, verifikasi calon, atau ketika kampanye. Kegunaan dana (pengawasan) untuk hal tersebut," jelas Edwin.
Apabila pemprov tidak memberikan dana tersebut, Edwin menerangkan, pengawasan yang dilaksanakan KPU Lampung pun menjadi terbatas. KPU Lampung hanya dapat melakukan pengawasan dengan meminta laporan dari KPU di tiga kabupaten.
"Paling melalui telepon atau mengundang KPU kabupaten untuk melaksanakan koordinasi di sekretariat KPU provinsi. Kami tentunya tidak bisa turun ke lapangan karena anggaran untuk itu memang tidak ada," ujar Edwin. (trb)
"Sebelumnya, hal itu dikatakan bisa dilakukan. Kami akan mengusulkan kepada pemprov," kata Ketua KPU Lampung Edwin Hanibal, Selasa (13/3/2012).
KPU akan mengajukan alokasi anggaran sebesar Rp 190 juta. Anggaran akan diusulkan melalui dana hibah pemprov. Edwin menuturkan, anggaran tersebut sangat diperlukan supaya KPU bisa memberikan pengawasan secara optimal dalam pelaksanaan pilkada.
"Tugas KPU provinsi melakukan supervisi KPU kabupaten/kota dalam pelaksanaan pilkada," ujar Edwin.
Supervisi diperlukan untuk mengantisipasi persoalan-persoalan yang mungkin timbul dalam tahapan pilkada yag dilaksanakan. Edwin mengungkapkan, KPU Lampung bisa langsung turun ke lokasi untuk membantu menyelesaikan persoalan apabila dana untuk pengawasan telah tersedia.
"Untuk turun ke lapangan kan membutuhkan dana. Kami belum memiliki dana tersebut. Padahal, persoalan bisa saja timbul dalam pelaksanaan tahapan. Misalnya, ketika pemutakhiran data, verifikasi calon, atau ketika kampanye. Kegunaan dana (pengawasan) untuk hal tersebut," jelas Edwin.
Apabila pemprov tidak memberikan dana tersebut, Edwin menerangkan, pengawasan yang dilaksanakan KPU Lampung pun menjadi terbatas. KPU Lampung hanya dapat melakukan pengawasan dengan meminta laporan dari KPU di tiga kabupaten.
"Paling melalui telepon atau mengundang KPU kabupaten untuk melaksanakan koordinasi di sekretariat KPU provinsi. Kami tentunya tidak bisa turun ke lapangan karena anggaran untuk itu memang tidak ada," ujar Edwin. (trb)
