PESAWARAN – Lebih dari sepekan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Lampung berada di Pesawaran. Lembaga ini tengah mengaudit APBD Pesawaran 2011. Dari pantauan di Pemkab Pesawaran kemarin, beberapa anggota BPK melaksanakan pemeriksaan di aula kantor sekretariat pemkab. Mereka didampingi beberapa PNS.
Inspektur Pesawaran Hendarma membenarkan jika BPK kini tengah mengaudit APBD Pesawaran. Dalam proses audit itu, pihaknya tidak ikut memeriksa, namun hanya membantu penyediaan dokumen laporan keuangan SKPD yang akan diperiksa.
’’Jadi, kita (Inspektorat) tidak mendampingi. Tapi, jika mereka butuh data atau dokumen suatu SKPD, kami akan bantu untuk meminta kepada SKPD yang lagi diaudit,” kata Hendarma kepada Radar Lampung kemarin.
Mantan camat Mesuji ini mengungkapkan, harapan Pemkab Pesawaran tahun ini bisa mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas APBD Pesawaran 2011. Meskipun, dirinya pesimistis Pemkab Pesawaran bisa mendapatkan predikat itu. Sebab, masih banyak permasalahan pada aset-aset eks Kabupaten Lampung Selatan yang kepemilikannya belum berpindah ke Kabupaten Pesawaran.
’’Itu (eks aset Kabupaten Lamsel) yang menyulitkan kita meraih WTP. Banyak dokumen-dokumen aset eks Kabupaten Lamsel yang belum diserahkan ke kita. Contohnya, aset berupa tanah. Tapi, sertifikatnya masih dipegang oleh Kabupaten Lamsel. Nah, permasalahan ini menjadi salah satu dasar penilaian yang diberikan BPK kepada kita,” ungkapnya.
Meski begitu, Hendarma optimistis Pemkab Pesawaran bisa kembali meraih predikat Wajar Dalam Pengecualian (WDP). Sebab, dari hasil pemeriksaan terhadap SKPD yang dilakukan pihaknya secara rutin, tidak ada temuan penyimpangan keuangan yang bersifat prinsip.
’’Karena itu, saya yakin jika predikat WDP masih bisa kita raih. Meskipun, kita sangat berharap predikat itu bisa meningkat menjadi WTP. Nah, jika ingin bertanya terkait permasalahan aset, silakan konfirmasi kepada Bagian Aset dan Perlengkapan,” sarannya.
Sayangnya, Kabag Aset dan Perlengkapan Pesawaran Barma Jasa belum berhasil dikonfirmasi. Saat dihubungi, telepon selulernya dalam kondisi tidak aktif. (rdr)
Inspektur Pesawaran Hendarma membenarkan jika BPK kini tengah mengaudit APBD Pesawaran. Dalam proses audit itu, pihaknya tidak ikut memeriksa, namun hanya membantu penyediaan dokumen laporan keuangan SKPD yang akan diperiksa.
’’Jadi, kita (Inspektorat) tidak mendampingi. Tapi, jika mereka butuh data atau dokumen suatu SKPD, kami akan bantu untuk meminta kepada SKPD yang lagi diaudit,” kata Hendarma kepada Radar Lampung kemarin.
Mantan camat Mesuji ini mengungkapkan, harapan Pemkab Pesawaran tahun ini bisa mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas APBD Pesawaran 2011. Meskipun, dirinya pesimistis Pemkab Pesawaran bisa mendapatkan predikat itu. Sebab, masih banyak permasalahan pada aset-aset eks Kabupaten Lampung Selatan yang kepemilikannya belum berpindah ke Kabupaten Pesawaran.
’’Itu (eks aset Kabupaten Lamsel) yang menyulitkan kita meraih WTP. Banyak dokumen-dokumen aset eks Kabupaten Lamsel yang belum diserahkan ke kita. Contohnya, aset berupa tanah. Tapi, sertifikatnya masih dipegang oleh Kabupaten Lamsel. Nah, permasalahan ini menjadi salah satu dasar penilaian yang diberikan BPK kepada kita,” ungkapnya.
Meski begitu, Hendarma optimistis Pemkab Pesawaran bisa kembali meraih predikat Wajar Dalam Pengecualian (WDP). Sebab, dari hasil pemeriksaan terhadap SKPD yang dilakukan pihaknya secara rutin, tidak ada temuan penyimpangan keuangan yang bersifat prinsip.
’’Karena itu, saya yakin jika predikat WDP masih bisa kita raih. Meskipun, kita sangat berharap predikat itu bisa meningkat menjadi WTP. Nah, jika ingin bertanya terkait permasalahan aset, silakan konfirmasi kepada Bagian Aset dan Perlengkapan,” sarannya.
Sayangnya, Kabag Aset dan Perlengkapan Pesawaran Barma Jasa belum berhasil dikonfirmasi. Saat dihubungi, telepon selulernya dalam kondisi tidak aktif. (rdr)
