![]() |
Berlian Tihang |
PEMERINTAH Provinsi Lampung (Pemprov) Lampung meminta pemerintah pusat mengusut tuntas kasus kekerasan di Kabupaten Mesuji.
"Kami minta pemerintah pusat melalui Komisi III DPR yang datang ke Lampung untuk mengusut tuntas, dan memberi sanksi seberat-beratnya terhadap oknum apabila hal itu tidak benar," kata Sekdaprov Lampung, Berlian Tihang, dalam dengar pendapat dengan Komisi III DPR di Bandarlampung, Sabtu malam.
Menurutnya, pihaknya juga terkejut dengan pemberitaan secara nasional yang mengungkapkan kasus pembantaian telah terjadi di Kabupaten Mesuji Lampung.
"Secara umum, kondisi Lampung kondusif, kami pastikan tidak ada konflik besar yang menimbulkan keresahan di masyarakat," katanya.
Sementara anggota Komisi III DPR Ahmad Yani mengatakan Pemerintah Provinsi Lampung tidak boleh menganggap masalah itu sepele.
"Pemerintah itu harus memberi pengayoman, tidak mungkin kami mau turun ke lapangan hanya untuk persoalan sepele. Ini permasalahan yang menyangkut persoalan kemanusiaan, tidak bisa Anda menganggap ini sederhana," katanya.
Sementara Kapolda Lampung Brigjen Pol Joodie Rooeto menegaskan, berdasarkan hasil pantauan langsung ke lokasi tidak ada ditemukan pembantaian di Mesuji Lampung.
Terkait pembekalan senjata bagi Pamswakarsa, Joodie juga menegaskan tidak ada pembekalan senjata pada petugas itu.
Suasana dengar pendapat cenderung panas, karena Tim Pencari Fakta (TPF) tidak menemukan jawaban memuaskan terkait konflik yang terjadi di Mesuji, Lampung, sesuai dengan tayangan video yang disampaikan warga kepada Komisi III DPR beberapa waktu lalu.
sumber: antara
"Kami minta pemerintah pusat melalui Komisi III DPR yang datang ke Lampung untuk mengusut tuntas, dan memberi sanksi seberat-beratnya terhadap oknum apabila hal itu tidak benar," kata Sekdaprov Lampung, Berlian Tihang, dalam dengar pendapat dengan Komisi III DPR di Bandarlampung, Sabtu malam.
Menurutnya, pihaknya juga terkejut dengan pemberitaan secara nasional yang mengungkapkan kasus pembantaian telah terjadi di Kabupaten Mesuji Lampung.
"Secara umum, kondisi Lampung kondusif, kami pastikan tidak ada konflik besar yang menimbulkan keresahan di masyarakat," katanya.
Sementara anggota Komisi III DPR Ahmad Yani mengatakan Pemerintah Provinsi Lampung tidak boleh menganggap masalah itu sepele.
"Pemerintah itu harus memberi pengayoman, tidak mungkin kami mau turun ke lapangan hanya untuk persoalan sepele. Ini permasalahan yang menyangkut persoalan kemanusiaan, tidak bisa Anda menganggap ini sederhana," katanya.
Sementara Kapolda Lampung Brigjen Pol Joodie Rooeto menegaskan, berdasarkan hasil pantauan langsung ke lokasi tidak ada ditemukan pembantaian di Mesuji Lampung.
Terkait pembekalan senjata bagi Pamswakarsa, Joodie juga menegaskan tidak ada pembekalan senjata pada petugas itu.
Suasana dengar pendapat cenderung panas, karena Tim Pencari Fakta (TPF) tidak menemukan jawaban memuaskan terkait konflik yang terjadi di Mesuji, Lampung, sesuai dengan tayangan video yang disampaikan warga kepada Komisi III DPR beberapa waktu lalu.
sumber: antara