"Masa iya, lahan hanya 7.000 hektare saja BPN tidak bisa mengukurnya. BPN harus bertanggung jawab terhadap konflik di sana, karena kelalaian BPN maka konflik itu terus berkembang," kata anggota Komisi III DPR RI asal Partai Persatuan Pembangunan, A Yani, dalam dengar pendapat dengan Polda Lampung, di Bandarlampung, Sabtu malam.
Menurutnya, penayangan video kekerasan Mesuji merupakan tindakan pelanggaran HAM berat.
"Mengapa BPN dan Kementerian Kehutanan tidak sensitif dengan perkembangan isu yang sudah menyebar secara internasional," ujarnya.
Persoalan tersebut, menurutnya, dimulai dari keluarnya surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan dan BPN secara tidak transparan.
sumber: antara
