 |
| Anies Baswedan (Foto: Istimewa) |
JAKARTA - Koordinator Nasional Go-Anies, Sirajuddin Abdul Wahab, menilai upaya penjegalan terhadap bakal calon presiden Anies Baswedan mulai meruak.
Menurut dia, fenomena ini lebih buruk daripada suasana sebelum Pemilihan Presiden 2019.
Sirajuddin menjelaskan, dalam Pilpres sebelumnya, tidak ada bakal calon yang dijegal maupun ditakuti seperti Anies.
“Menghadapi Pilpres 2024, hanya Anies calon yang ditakuti, tapi siapa yang jadi lawan belum jelas, ini semua seperti operasi senyap menjegal Anies,” kata Sirajuddin dalam keterangannya, Kamis, 8 Desember 2022.
Dia mencontohkan adanya upaya penjegalan kala Anies menjalankan safari politiknya.
Sebelumnya, surat izin penggunaan tempat bagi safari Anies di sejumlah daerah di Sumatra dicabut tiba-tiba tanpa alasan yang jelas.
"Hal ini menunjukkan agenda politik segelintir orang yang mulai ketakutan akibat posisi Anies makin menguat dalam Pilpres 2024," kata Sirajuddin, dilansir Tempo.
Dia turut menyoroti pelaporan oleh sekelompok warga sipil terhadap Anies Baswedan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).
Ia menyebut laporan ini tidak punya dasar yang jelas.
“Atas dasar apa Anies disebut melanggar Pemilu? Dia belum dinyatakan oleh KPU sebagai peserta pemilu, objek laporannya tidak jelas dan tidak berdasar,” ujarnya.
Menurut Sirajuddin, safari politik Anies Baswedan bukan sebagai capres, melainkan masyarakat biasa yang kebetulan menjadi bakal capres.
Sambutan masyarakat di daerah yang dikunjungi merupakan penghormatan dan kecintaan pada Anies.
Sirajuddin mengaku heran jika hal tersebut dianggap melanggar aturan kampanye.
Menurut dia, tidak ada aturan baik dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Bawaslu yang melarang bakal capres untuk keliling daerah dan bersua dengan relawan.
“Tetapi kenapa hanya Anies yang dihadang dan diganggu? Apakah karena hanya Anies yang disambut masyarakat?,” kata dia.
Sirajuddin berharap Pilpres 2024 bisa diselenggarakan atas dasar semangat persatuan dan sportifitas.
Alih-alih jegal menjegal, ia menyebut kontestasi Pilpres mestinya diwarnai dengan adu gagasan, narasi, dan karya.
"Jangan adu sentimen, karena itu bisa memecah belah, sebagaimana yang terjadi dalam Pilpres 2019. Kita tidak mau mengulangi kesalahan yang sama,” ujarnya. (*)
