Bupati Meranti, Muhammad Adil (Foto: Istimewa) |
JAKARTA - Dalam video yang beredar di media sosial, Bupati Kepulauan Meranti (Bupati Meranti), Riau, Muhammad Adil menyebut pegawai di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) iblis atau setan.
Hal itu karena Kementerian Keuangan hanya mengambil minyak di Kabupaten Meranti, tapi uangnya dihisap oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kemenkeu.
Adil mengatakan hal itu dalam sebuah acara diskusi dan menganggap bahwa pemerintah pusat mengambil minyak dari daerahnya.
Tapi akhirnya daerah hanya mendapatkan keuntungan yang kecil dari eksplorasi sumber daya alamnya karena dana bagi hasil (DBH) migas yang diterima hanya minim.
Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo keberatan dan menyayangkan munculnya pernyataan tersebut.
“Kami keberatan dan menyayangkan pernyataan Bupati Meranti saudara Muhammad Adil yang sungguh tidak adil, karena mengatakan pegawai Kemenkeu iblis atau setan,” ujar dia melalui video yang diunggah di akun Twitter pribadinya @prastow pada Ahad, 11 Desember 2022.
Yustinus menilai pernyataan Adil ngawur dan menyesatkan. Sebab, Kemenkeu justru sudah menghitung dan menggunakan data resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Data itu untuk menentukan dana bagi hasil yang bukan hanya untuk daerah penghasil, tapi juga daerah sekitar untuk merasakan kemajuan bersama.
Yustinus mengklaim hal itu juga sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.
Kemenkeu sepanjang tahun 2022 telah mengalokasikan transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 872 miliar atau 75 persen dari APBD Kabupaten Meranti atau 4 kali lipat dari PAD meranti yang sebesar Rp 222 miliar.
“Untuk itu kepada saudara Muhammad Adil agar segera minta maaf secara terbuka dan melakukan klarifikasi agar tidak terjadi penyesatan publik yang lebih luas,” cuit Prastowo, dilansir Tempo.
Pegawai Kementerian Keuangan iblis
Sebelumnya, dalam sebuah video yang beredar di media sosial, Adil menyebut pegawai di Kementerian Keuangan itu adalah iblis.
Hal itu karena pegawai di Kementerian Keuangan hanya mengambil minyak di Kabupaten Meranti tapi uangnya dihisap oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kemenkeu.
Menurut Adil, wilayah yang dia pimpin adalah daerah miskin.
"Ini orang (Kementerian) Keuangan isinya iblis atau setan. Jangan diambil lagi minyak di Meranti itu. Gak apa-apa, kami juga masih bisa makan. Daripada uang kami dihisap oleh pusat," ujar Adil dalam video pendek berdurasi 1 menit 55 detik yang berkembang viral tersebut.
“Kalau kami kaya, kami biarkan saja, mau diambil Rp 10 triliun saja enggak apa-apa. Kami daerah miskin daerah ekstrim, jadi kalau daerah miskin bapak ibu ambil uangnya entah ke mana, seharusnya kami ini yang menjadi prioritas,” ujar Adil.
Ia juga mengeluhkan pemerintah daerah yang tak bisa leluasa bergerak membangun di daerah dan memperbaiki hajat hidup orang banyak karena sumber daya alamnya disedot oleh pemerintah pusat.
“Bagaimana kami mau membangun rumah, bagaimana kami mengangkat orang miskin, nelayannya, petaninya, buruhnya” kata Adil.
Dia juga menyinggung dampak dari pandemi Covid-19 terhadap wilayahnya. Salah satunya jumlah pengangguran yang mencapai 41 ribu, karena tidak bisa pergi ke Malaysia untuk bekerja.
"Kalau enggak mau ngurus kami, Meranti, kasih kami ke negeri sebelah. Atau bila apa perlu Meranti ngangkat senjata. Kalau tidak bisa nanti kita ketemu di Mahkamah begitu kita gugat,” kata Adil.
Pernyataan Adil disampaikan dalam Rakornas Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah se-Indonesia di Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru, Kamis lalu, 8 Desember 2022.
Saat itu tak hanya soal dana bagi hasil (DBH) migas, tapi Adil juga mempertanyakan anggaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di depan Kementerian Keuangan.
Pada tahun 2022, kata Adil, Meranti menerima DBH sebesar Rp 114 miliar dengan asumsi harga minyak US$ 60 per barel.
Dalam pembahasan APBD 2023, sesuai pidato Presiden Jokowi, harga minyak dunia naik menjadi US$ 100 per barel.
"Tapi kenapa minyak kami bertambah, lifting-nya naik, duitnya makin sedikit. Bagaimana perhitungan asumsinya, kok naiknya cuma Rp 700 juta," ucap Adil.
Sementara asumsi kenaikan jumlah produksi minyak Meranti pada tahun 2022 ada 13 sumur yang dibor dan di tahun mendatang tercatat bertambah menjadi 19 sumur.
"Ditargetkan produksi mencapai 9.000 barel per hari, dan ini kenaikan yang cukup signifikan," kata Adil.
Ia pun menyinggung Dana Alokasi Umum (DAU) 2022 yang di dalamnya tidak terdapat anggaran untuk gaji PPPK di Kepulauan Meranti.
"Ini seharusnya jadi tanggung jawab pusat, tapi malah jadi tanggung jawab pemerintah kabupaten."
Menanggapi pertanyaan Bupati Adil tersebut, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Luky Alfirman saat itu mengatakan terkait asumsi DBH tersebut, Tim Teknis DBH akan menelitinya kembali.
Dia juga menyebutkan, pembagian DBH tersebut tidak hanya diberikan kepada daerah penghasil saja, tapi juga untuk daerah-daerah perbatasan dan daerah pemerataan.
"Pada prinsipnya asumsi minyak di Meranti memang US$ 100 per barel, dengan rincian 85 persen ke pusat dan 15 persen kembali ke daerah," ujar Luky. (*)