 |
| Irma Chaniago (Foto: Istimewa) |
JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi NasDem, Irma Chaniago menuding Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI) kecolongan.
Ia juga menilai komunikasi BPOM dan Kementerian Kesehatan RI tak berjalan baik.
Irma kemudian mempertanyakan mengapa cemaran EG dan DEH yang sudah terdapat dalam pelarut sejak dulu, baru menimbulkan efek berbahaya saat ini hingga menewaskan lebih dari 150 anak, didominasi usia 0-5 tahun.
"Etilen glikol dan dietilen glikol sejak dahulu digunakan, namun kenapa baru sekarang menimbulkan efek samping yang berbahaya," tukasnya, dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI dan BPOM, Rabu (2/11/2022).
Ia juga kemudian menyoroti pengakuan Kepala BPOM RI, Penny K Lukito, terkait alasan pelarut polietilen dan propilen glikol tak bisa diawasi karena masuk ke Indonesia dalam kategori bahan non pharmaceutical grade.
"Impor EG dan DEG dilakukan oleh Mendag menurut BPOM. Sementara komponen bahan kimia ini juga digunakan untuk farmasi. Seharusnya Kemendag, BPOM dan Kemenkes berkoordinasi," kata Irma, dilansir detikcom.
Dia juga menuding pemerintah memiliki maksud tertentu di balik obat pasien gagal ginjal akut yang dengan cepat sudah tersedia.
Menurutnya, hal semacam itu memberikan pertanyaan lain terkait permainan politik soal obat.
"Ini menimbulkan pertanyaan publik, seperti mau jualan obat lagi ini. Yang gini-gini jangan lah ya, kasihan presiden kita. Di tahun politik sudah dipuji di mana-mana, tapi pembantu-pembantunya tidak menjaga nama baik presiden," ujar Irma.
Seperti diketahui, obat fomepizole yang diberikan pemerintah bukan merupakan obat baru.
Obat tersebut sudah tersedia di berbagai negara dengan manfaat menetralisir etilen glikol dan dietilen glikol.
Pemerintah juga memberikan obat tersebut secara gratis dan sudah tersebar di 17 Rumah Sakit.
Dalam kesempatan serupa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga membantah hal tersebut.
"AKI ini bukan penyakit baru, sudah pernah terjadi tapi memang belakangan mulai banyak," jelasnya. (*)
