 |
| Pasangan suami istri keluarga miskin dengan sembilan anaknya (Foto: Istimewa) |
BANDAR LAMPUNG - Masih saja ada warga miskin yang tidak mendapatkan bantuan sosial (Bansos).
Seperti Badriah (36), warga Kelurahan Segala Mider, Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung.
Wanita ini baru saja melahirkan anak kembar. Ia tinggal bersama sang suami, Firdaus, yang bekerja serabutan dan sembilan anaknya di rumah petak kontrakan ukuran 3x5 meter.
Mirisnya, sudah sekitar dua tahun dia tidak mendapatkan bantuan sosial (Bansos) dari pemerintah.
Badriah hanya bisa sedih melihat tetangganya mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
“Saya di rumah ini sejak Mei 2021. Sebelumnya saya mengontrak di Kelurahan Sukajawa, tapi diusir karena menunggak bayar. Sempat pindah ke rumah ibu saya, lalu pindah ke sini,” ujarnya, Kamis (27/10/2022).
Badriah sempat mendapat bantuan PKH, namun pada tahun 2020 rekening PKH miliknya berhenti.
Dia juga sempat menanyakan kepada koordinator PKH karena tak kunjung cair, sementara tetangga lainnya sudah menerima.
“Terus katanya NIK saya salah dan dinas sosial menyuruh ke disdukcapil untuk diperbaiki. Setelah diurus semuanya, saya balik lagi ke dinsos dan disuruh sabar saja katanya. Tapi sampai sekarang enggak ada (bantuan),” jelas Badriah, dilansir IDNTimes.
Namun menurutnya, masyarakat di tempat tinggalnya sekarang sangat jauh lebih baik.
Meski rumahnya saat ini juga sempit, setidaknya sudah berdinding tembok dan beratap genteng.
“Kalau kontrakan saya yang dulu itu geribik dan atapnya seng, sering bocor. WC juga tidak seperti di sini. Di sana masih terbuka, tidak ada atapnya. Padahal bayarannya sama Rp 300 ribu per bulan,” ungkap Badriah.
Ia juga lebih senang tinggal di tempatnya sekarang karena tetangganya begitu baik.
Ketua RT dan masyarakat sekitar selalu memberikan bantuan kepadanya setiap pekan.
“Seminggu sekali dapat beras, sembako, dan uang, macam-macam. Dari RT dan orang sini mereka patungan,” kata Badriah.
Dia juga mengatakan, anak-anaknya yang saat ini bersekolah di SD dan yang tertua SMP kelas 1 mendapatkan pendidikan gratis dari pemerintah.
“Yang SMP belum bayar seragam Rp 800 ribu, baru dicicil sekali, terus sisanya nanti pas ada rejeki,” ujar Badriah.
Menanggapi hal ini Plt Kepala Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, Aklim Sahadi mengklaim pihaknya sudah lama mendatangi kediaman Badriah yang tak dapat bantuan dari pemerintah.
“Soalnya PKH itu dari pusat. Sistemnya kita mengajukan dan cairnya dari sana. Sampai saat ini saja kita sudah ajukan 30.000 KK, tapi yang cair baru 12.000,” ujarnya.
Pihaknya sudah banyak menerima pengaduan soal PKH yang belum kunjung cair dari pemerintah pusat. Hal itu disebabkan karena pencariannya memang turun tidak sekaligus.
“Tapi Pak Firdaus (suami Badriah) memang sudah masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan sudah masuk daftar tunggu,” kata Aklim.
Menurutnya, syarat untuk mendapatkan bantuan harus memiliki tempat tinggal tetap. Sedangkan Badriah dan keluarganya sering berpindah-pindah.
“Rumah sekarang saja sudah yang keenam kalinya kalau enggak salah,” ujarnya.
Hal itu penyebab keluarga Badriah tidak mendapatkan bantuan PKH dari pemerintah.
Kemungkinan Badriah telah masuk daftar tunggu di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tapi saat akan pencairan, Badriah sudah pindah rumah lagi.
Meski demikian, Aklim mengatakan Badriah dan keluarganya telah mendapatkan BPJS kesehatan dan KIP untuk tiga anaknya, sehingga anak-anaknya dibebaskan dari uang SPP sekolah.
Selain itu pihaknya juga sudah mendata Badriah untuk mendapat bantuan beras dari pemerintah kota. (*)
