 |
| Anies Baswedan (Foto: Istimewa) |
JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Ahmad Ali menyampaikan pandangan mengenai nama cawapres pendamping Anies Baswedan yang disorongkan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Sampai saat ini, NasDem, Demokrat, dan PKS belum menyepakati soal cawapres.
Meski belum disepakati, setidaknya ada dua nama yang diusulkan sebagai cawapres dari internal Partai Demokrat yakni Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY dan dari PKS mengajukan Ahmad Heryawan alias Aher.
Ahmad Ali mengatakan Partai NasDem menghargainya namun hal itu dianggap bisa memicu ketidaksetaraan dalam koalisi.
"Kalau demikian artinya koalasi menjadi tidak lagi setara, ada yang menang sendiri. Kalau tiap partai menghendaki cawapres dari partainya, bagaimana mau terbentuk koalisi?" kata Ahmad Ali, Jumat, 28 Oktober 2022.
Meski belum secara resmi berkoalisi, Ahmad Ali berharap tidak ada pembatalan untuk berkoalisi hanya karena belum menemukan solusi bagi ketiga partai.
"Kita berharap tidak demikian (tidak ada pembatalan)," ujarnya, dilansir Tempo.
Ahmad Ali menyebut Partai NasDem berharap Pilpres 2024 nanti harus menjadi momentum untuk melahirkan pemimpin yang dapat membawa Indonesia jauh lebih baik.
Menurutnya hanya bisa terwujud kalau Anies jadi presiden.
Meski Demokrat dan PKS telah mengusulkan nama cawapres, Ahmad Ali menegaskan NasDem telah memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Anies untuk memilih cawapresnya, sehingga kelak tidak ada kawin paksa untuk pendamping capres.
"Nanti kalau Anies (menemukan) ada yang pas, kita akan mendiskusikan dengan partai-partai politik, itu yang kita harapkan seperti itu sehingga tidak terjadi kawin paksa", tuturnya.
Ahmad Ali membeberkan setidaknya ada 3 kriteria cawapres yang diberikan Anies Baswedan. Pertama orang yang akan jadi cawapres bisa membantu menguatkan dan menambah elektoral Anies.
Ahmad Ali menjelaskan orang yang dikandidatkan sebagai cawapres itu tidak boleh terpisah dari basis tiga parpol serta basis Anies itu sendiri dan bisa berimbang di semua basis koalisi.
"Nah kalau kemudian diambil dari partai politik dan dari pendukung partai, yang terjadi adalah beririsan, kan, tidak menambal", ujar Ahmad Ali.
Kedua, orang tersebut harus menjaga keseimbangan koalisi.
"Kalau dia (cawapres) berasal dari salah satu partai politik maka tidak terjadi keseimbangan, kan," kata Waketum NasDem itu.
Terakhir, orang itu harus bisa bekerjasama, saling mengisi diperintahan, saling membantu, dan saling menguatkan.
Dari tiga kriteria itu, Ahmad Ali menjelaskan alasan pandangan NasDem untuk memilih cawapres dari luar parpol koalisi.
Menurut dia, partai politik seharusnya bisa dipandang sebagai wadah untuk mengatur sirkulasi kekuasaan untuk Indonesia dan bukan hanya untuk kader-kadernya.
"Kita harus sadar bahwa di luar partai politik ada kelompok provesi lain yang juga memiliki hak yang sama dengan kader partai politik, yaitu kelompok-kelompok yang hari ini tidak masuk ke partai politik," ujar Ahmad Ali.
"NasDem selalu berpikir bahwa tidak selamanya kader partai itu lebih baik daripada non-partai, ada profesional, akademisi, ada teknokrat, ada anak-anak muda, aktivis," tambahnya.
Ahmad Ali mengatakan hal ini bertujuan untuk memantik semangat dari generasi muda non partai supaya lebih peduli tentang kebangsaan, berani bermimpi untuk memimpin Indonesia di masa depan.
Ia menilai, saat ini genarasi muda sudah mendominasi di Indonesia dan mencontohkan bila Anies bisa jadi presiden padahal bukan dari partai politik.
"Anies Baswedan umpanya, itu bukan berasal dari partai politik dia bisa jadi presiden. Itu jadi penyemangat mereka, kalau tidak ya itu akan menjadi sulit", kata dia.
Terlebih, kata Ahmad Ali, bila partai politik mempertontonkan egoisme pencalonan nama pemimpin hanya dari kader maka demokrasi serta rasa cinta tanah air generasi muda non parpol semakin menipis.
"Kalau tidak, anak-anak muda yang mendominasi saat ini akan ogah-ogahan berbicara tentang kebangsaan kita", ujarnya. (*)
