 |
| Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (Foto: Istimewa) |
JAKARTA - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin angkat bicara soal desakan beberapa pihak yang meminta agar staf hingga pejabat di Badan Pegawai Obat dan Makanan (BPOM) dipidana, jika terbukti lalai hingga mengakibatkan kasus gagal ginjal akut pada 269 anak.
Penyakit itu muncul akibat anak-anak mengonsumsi obat sirup yang terkontaminasi bahan berbahaya EG (ethylene glycol-EG), DEG (diethylene glycol-DEG), dan EGBE (ethylene glycol butyl ether).
"Kalau kita lihat, itu terserah saja pada teman-teman di bidang hukum. Tapi kalau saya merasa, kita konsentrasinya bereskan ini, supaya jangan lebih banyak lagi bayi-bayi kita yang kena dan meninggal, nyawa lebih penting," ujar Budi, saat ditemui usai acara Demi Indonesia di Jakarta Selatan, Sabtu, 29 Oktober 2022.
Menurut Budi, saat ini lebih baik pemerintah memfokuskan seluruh tenaga untuk menghentikan penambahan kasus ini, dibandingkan fokus mempidanakan seseorang.
"Lebih penting menyelamatkan bayi-bayinya dari kematian. Lebih baik tenaganya kita pakai untuk bisa menjaga agar bayi-bayi kita tetap sehat," kata Budi, dilansir Tempo.
Dia menyebut saat ini sudah ada 246 vial Fomepizole yang datang ke Indonesia. Rinciannya, sebanyak 16 vial dari Australia, 30 vial dari Singapura, dan pada pukul 01.00 dini hari tadi datang 200 vial dari Jepang.
Sejak adanya obat seharga Rp16 juta per vial itu, Budi menyebut jumlah pasien gagal ginjal akut pada anak mulai menurun. Bahkan korban meninggal turun hingga 0 persen.
Per Kamis kemarin, dari 269 orang pasien gagal ginjal akut, sebanyak 58 persen atau 157 di antaranya meninggal, lalu 24 persen atau 73 masih dirawat, dan 39 atau 14 persen dinyatakan sembuh.
Juru Bicara Kementerian Kesehatan Mohammad Syahril membeberkan dari 269 kasus sebanyak 11 persen masuk dalam stadium 1, 7 persen stadium 2, 61 persen stadium 3, dan 20 persen lainnya belum teridentifikasi.
Ia mengatakan pemerintah terus melakukan surveillance untuk mencari kemungkinan adanya pasien gagal ginjal akut lainnya yang belum terdata. (*)
