 |
| Foto: Ilustrasi/Istimewa |
BANDAR LAMPUNG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menghimbau para PNS atau ASN tidak menggunakan BBM bersubsidi, untuk menjaga stok BBM pasca-wacana kenaikan harga BBM bersubsidi.
Kepala Bagian SDA Produksi dan Pemasaran Biro Perekonomian Pemprov Lampung, Zurizal mengatakan, pihaknya segera mengeluarkan imbauan kepada ASN/PNS di Lampung untuk tidak menggunakan BBM bersubsidi.
"Kami akan imbau PNS untuk lebih mengutamakan menggunakan Pertamax dibanding Pertalite," kata Zurizal dalam Focus Group Discussion (FGD) DPC Himpunan Wiraswasta Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Lampung, Kamis (1/9/2022).
Zurizal menjelaskan, saat ini telah dibentuk tim untuk memantau pendistribusian BBM bersubsidi.
Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk membahas penyesuaian harga.
Sementara itu, sejumlah instansi di Lampung meminta rencana kenaikan harga BBM bersubsidi tidak ditanggapi dengan panic buying oleh masyarakat.
Sales Area Manager Retail Lampung-Bengkulu PT Pertamina Patra Niaga, Drestanto mengimbau masyarakat tidak panic buying dalam menghadapi rencana kenaikan harga BBM.
"Pemerintah telah memperhitungkan dengan seksama stok dalam jumlah cukup. Tapi kalau panic buying, stok sebanyak apapun tidak akan cukup," beber Drestanto, dilansir Kompas.com.
Drestanto meyakinkan, masyarakat tetap tenang dan tidak panic buying, karena Pertamina akan terus menyuplai Bio Solar dan Pertalite.
Perwakilan DPC Hiswana Migas Lampung, Donny Irawan mengaku selalu berkoordinasi dengan Pertamina untuk memastikan stok BBM di Lampung aman.
"Apabila rencana kenaikan itu benar-benar terjadi, stok kita pastikan harus aman, dan jangan sampai ada kekosongan. Apabila ada kekosongan segera kami informasikan kepada Pertamina," kata Donny.
Tepat Sasaran
Sebelumnya, Energy Watch meminta pemerintah untuk membatasi penggunaan BBM Pertalite, karena saat ini Pertalite merupakan salah satu BBM yang disubsidi.
Direktur Energy Watch, Mamit Setiawan, mengatakan pembatasan subsidi Pertalite harus bisa tepat sasaran. Penggunanya untuk masyarakat kelas menengah ke bawah.
"Untuk pengguna mobil mewah dan mobil baru kita harapkan tidak menggunakan Pertalite," ujarnya, dilansir Suara.com, Selasa (5/4/2022).
Selain itu, tambah Mamit, pembatasan penggunaan Pertalite juga bisa dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai BUMN dengan jabatan yang tinggi.
"Begitu juga untuk PNS dan pegawai BUMN kita minta untuk menggunakan Pertamax agar subsidi pemerintah ini tepat sasaran," ucap dia. (*)
