 |
| Foto: Ilustrasi/Istimewa |
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kenaikan harga BBM bersubsidi tidak akan menjamin penyalurannya menjadi tepat sasaran.
Dia bahkan menyebutkan BBM subsidi itu nantinya masih akan dinikmati oleh masyarakat mampu.
"Dana subsidi ini memang masih akan dinikmati oleh mereka yang punya mobil. Jadi memang subsidi yang melalui komoditas, seperti BBM, tidak bisa dihindarkan, pasti dinikmati kelompok yang memiliki kendaraan yang mengonsumsi subsidi tersebut " kata Sri Mulyani saat konferensi pers, Sabtu, 3 September 2022.
Oleh sebab itu, Sri Mulyani mengatakan, saat ini pemerintah mulai mengalihkan sedikit demi sedikit subsidi energi itu dengan memperbesar anggaran bantuan sosial (bansos).
Hal tersebut ditandai dengan adanya penambahan anggaran sebagai bantalan sosial sebesar Rp 24,17 triliun pada tahun ini sebagai pengalihan anggaran subsidi BBM.
Anggaran tambahan bansos ini disalurkan melalui 3 program, yaitu Bantuan Langsung Tunai BLT BBM senilai Rp 600 ribu untuk 20,65 juta keluarga penerima manfaat, bantuan Rp 600 ribu kepada 16 juta pekerja dengan gaji Rp 3,5 juta, serta subsidi transportasi atau bantuan untuk ojek hingga nelayan di daerah yang disalurkan melalui Pemda dengan anggaran Rp 2,17 triliun.
Dengan bantuan ini, bendahara negara itu mengatakan, pemerintah mengharapkan terciptanya keadilan yang lebih baik dari penyaluran BBM bersubsidi yang tidak tepat sasaran.
Sebab dia mengatakan, anggaran bansos Rp 24,17 triliun telah ditargetkan dinikmati hampir 50 persen masyarakat golongan ekonomi terbawah.
"Kita memberikan kepada kelompok 40 persen terbawah tadi yang 20,67 juta itu, 30 persen masyarakat termiskin. Kemudian yang 16 juta bisa cover hampir 50 persen masyarakat dalam kondisi posisi ekonomi terbawah. Itu yang disebut Rp 24,17 triliun adalah untuk mereka," ujar Sri Mulyani, dilansir Tempo.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif pun mengamini apa yang disampaikan Sri Mulyani.
Subsidi dalam bentuk komoditas, seperti BBM dipastikannya akan tetap dinikmati oleh masyarakat golongan mampu, tapi Arifin tak menyinggung soal pembatasan penyalurannya meskipun kuota BBM bersubsidi sudah semakin menipis.
"Mengenai ketepatan alokasi subsidi ini tadi disampaikan oleh Bu Menkeu bahwa banyak dari masyarakat yang masih menggunakan BBM subsidi meskipun tergolong mampu," kata Arifin.
Dia mengatakan, yang bisa dilakukan pemerintah untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi ini lebih tepat sasaran ke depannya adalah dengan memperkuat pengawasan penyalurannya.
Selain itu, dia juga berharap, digitalisasi sistem penyaluran yang tengah disiapkan PT Pertamina (Persero) juga akan membuat penyalurannya tepat sasaran.
"Pertamina sedang menyiapkan sistem pengawsan pengaturan dengan digitalisasi. Ini diharapkan dengan metode ini, mekanisme ini, kita bisa lebih mempertajam ketepatan BBM bersubsidi ini untuk yang membutuhkan," ucap Arifin.
PT Pertamina (Persero) sebelumnya mencatat kuota penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi kian menipis memasuki hingga akhir Agustus 2022. Kuota BBM untuk pertalite dan pertamax masing-masing sisa sekitar 15 persen dan 24 persen.
"Memang kalau kuota semakin menipis," kata Sekretaris Perusahaan Subholding Commercial & Trading PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting, saat dihubungi, Sabtu, 3 September 2022.
Irto menjelaskan, hingga akhir Agustus 2022, penyaluran pertalite sudah mencapai 19,5 juta kiloliter dari total kuota yang disediakan pemerintah 23,05 juta kiloliter.
Sedangkan solar sudah mencapai 11,4 juta kiloliter dari kuota yang diberikan ke Pertamina sebesar 14,9 juta.
Pemerintah telah resmi memutuskan untuk menaikkan harga BBM dengan rincian Pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10 ribu per liter, Solar subsidi dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter, dan Pertamax dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter. (*)
