TUTUP
TUTUP
Ekonomi

Jokowi Naikkan Harga BBM, Pakar: Terkesan Sangat Kejam, Harusnya Tunda Proyek IKN untuk Subsidi

ADMIN
04 September 2022, 8:04 PM WAT
Last Updated 2022-09-15T17:04:54Z
Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute Achmad Nur Hidayat (Foto: Istimewa)

JAKARTA - Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute Achmad Nur Hidayat menyayangkan keputusan pemerintah yang akhirnya menaikkan harga BBM subsidi Pertalite, Solar subsidi dan Pertamax. 


Kebijakan itu dinilai hanya akan menambah beban ke masyarakat yang masih tertekan oleh pandemi Covid-19.


Padahal, kata Achmad, masih banyak cara lain di luar kenaikan harga BBM agar anggaran subsidi energi tak semakin membengkak dan membebani APBN.


Ia menyatakan pemerintah seharusnya menyadari prioritas belanja APBN dalam kondisi sulit seperti sekarang.


Salah satu pos belanja yang justru menjadi beban APBN seperti proyek ibu kota negara (IKN), menurut Achmad, seharusnya dialihkan terlebih dulu.  


“Terkesan pemerintah sangat kejam, tidak peduli dengan kondisi rakyatnya, dan hanya peduli dengan proyek-proyek mercusuarnya, antara lain ibu kota baru dan kereta api cepat,” kata Achmad pada Sabtu, 3 September 2022.


Lebih jauh Achmad menilai seharusnya proyek-proyek infrastruktur yang lemah proyeksi benefitnya terhadap APBN bisa dialihkan dulu untuk menangani subsidi BBM.


"Contohnya, tunda pembangunan IKN dan penanaman modal negara (PMN) kereta api cepat," kata dia, dilansir Tempo


Selain itu, sebenarnya pemerintah bisa mengambil langkah lain yakni menggunakan ruang defisit anggaran di atas 3 persen.


Belanja masih bisa ditambah untuk subsidi dan penyaluran bantuan sosial karena 2022 menjadi tahun terakhir dalam pelebaran defisit APBN.


Lebih jauh Achmad menilai penyaluran bantuan sosial (bansos) senilai Rp 24,17 triliun tidak akan cukup untuk meredam dampak kenaikan harga BBM.


Minimnya besaran BLT BBM, bantuan subsidi upah ataupun subsidi transportasi yang diberikan, tidak akan melindungi kelas menengah yang berpotensi menjadi miskin akibat kenaikan harga BBM ini.  


Achmad menyebutkan pemerintah seharusnya mau mencari cara lain dalam mengatasi masalah harga minyak, sehingga rakyat tidak perlu menanggung risiko ekonomi yang berat.


Kenaikan harga BBM seperti sekarang, menurut dia, terlihat seperti menjaga alokasi anggaran subsidi, tetapi justru rakyat yang menanggung bebannya. (*)

close