 |
| Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan KSAD Jenderal Dudung Abdurachman (Foto: Istimewa) |
JAKARTA - Anggota Komisi I DPR Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Effendi Simbolon meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun tangan soal isu adanya disharmoni hubungan antara Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan KSAD Jenderal Dudung Abdurachman.
Effendi mewanti-wanti jangan sampai mencuat isu soal adanya ketegangan dua jenderal itu menjadi liar di publik.
"Harus (Presiden turun tangan). Jangan sampai orang berpikiran bahwa ini dalam tanda petik ya. Karena ini berlangsung sudah cukup lama," kata Effendi kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/9/2022).
Effendi mengatakan sorotannya terhadap isu disharmoni antara Andika dan Dudung berdasarkan substansi.
Dia menepis anggapan bahwa ada persoalan subjektif antara dirinya dan Andika atau Dudung.
"Saya objektif pada substansinya. Ini kan bukan persoalan antara saya dengan Pak Dudung atau Pak Andika. Nggak ada masalah di situ. Kita kan punya informasi yang punya nilai kebenaran, catatan visi, kebijakan, kepatuhan, bahkan pembangkangan, ada yang berupa SK tidak dijalankan yang menjadi fokus kita. Makanya ada istilah disharmoni. Kita tak masuk pada urusan personal. Goal kita kan save TNI," kata Effendi, dilansir detikcom.
Dia mengingatkan hubungan disharmoni antarpimpinan di tubuh TNI itu tak boleh terjadi dan berharap isu ini dapat dijelaskan secara gamblang oleh Andika, Dudung, dan Menhan Prabowo Subianto kepada DPR.
"Sekarang tak boleh terjadi disharmoni. Toleransinya harus zero dong. Ini kan polarisasi berdampak. Kalau di atasnya disharmoni, di bawahnya ini kan semua orang tahu, terasa semua. Saya ingin meminta penjelasan yang kami terima informasi kurun November Desember, di sini kok begini. Saya tak mau menjawab itu sebelum mereka menjelaskan," katanya.
"Akan lebih baik dijawab Pak Panglima, Pak Dudung, nanti di tengahnya ada Pak Menhan. Karena Menhan harus dimintai juga penjelasannya. Karena terakhir-terakhir pembinaan sektor pertahanan keamanan negara itu kan ada di tangan Presiden dan Menhan," tambah Effendi.
Dia lalu menyinggung pernyataan Dudung yang menyebut DPR terkadang bertanya tak jelas saat di rapat. Pernyataan Dudung itu menjawab pertanyaan soal isu adanya keretakan dirinya dengan Andika yang mencuat di rapat DPR.
Effendi mengingatkan Dudung harus mematuhi dan memahami wewenang lembaga DPR.
"Era ke sini harus semakin matang TNI. Harus patuh dan mengerti lembaga DPR itu apa. Tidak boleh begitu. Presiden saja tidak berani bicara begitu," ujarnya.
Respons Dudung
Sebelumnya, Jenderal Dudung Abdurachman menyoroti isu keretakan dirinya dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang mencuat saat rapat di DPR.
Dudung menyebut DPR kadang bertanya hal tidak jelas dan di luar topik yang dibahas.
Dudung menyebut isu keretakan yang disampaikan oleh Effendi Simbolon saat rapat Komisi I DPR dengan Panglima TNI mengada-ada.
"Makanya, saya kadang-kadang, kalau kita rapat RDP (rapat dengar pendapat) itu, biasanya topik sudah ditentukan yang akan dibahas, masalah anggaran. Terkadang tidak fokus pada pertanyaan atau bahasan itu. Menanyanya yang nggak jelas aja," kata Dudung di Mabes AD, Jakarta Pusat, Rabu (7/9).
Dudung menegaskan hubungannya dengan Andika baik-baik saja. Dudung menjawab asumsi yang menyebut jika ada Panglima TNI, pasti tidak ada KSAD.
"Saya dengan Panglima TNI sampai sekarang masih baik-baik saja. Tidak ada perbedaan apa pun," kata dia.
"Itu (isu Panglima TNI dan KSAD tak pernah bersatu) kan orang-orang yang harus kita waspadai, ancaman-ancaman internal yang suka mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa model-model begitu itu," ujarnya.
Dudung menegaskan semua anggota TNI saat ini masih solid. Bahkan, dia menyebutkan, sejak isu keretakan muncul, dia sudah berkomunikasi dengan Andika. Namun, kata Dudung, hingga kini dia dan Andika belum bertemu secara langsung.
"Beliau ada kesibukan, kan mau ke luar negeri, saya belum sempat. Tapi saya sudah SMS-an, nggak ada masalah, nggak ada yang dipermasalahkan," pungkasnya. (*)
