 |
| Anggota Komisi X DPR RI Ratih Megasari Singkarru, dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Mendikbud Ristek Nadiem Makarim, dikutip dari laman resmi DPR, Senin (26/9/2022). (Foto: dpr.go.id) |
JAKARTA - DPR mendesak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) bergerak cepat menanggapi keluhan seringnya tertunggak gaji para guru honorer dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di daerah.
Bahkan tunggakan gaji guru tersebut ada yang hingga sembilan bulan.
"Terkait PPPK, kami juga ingin Kemendikbudristek ini bergerak cepat dalam proses pengangkatan guru honorer. Karena masih banyak sekali keluhan-keluhan, mungkin bukan hanya di dapil saya, tapi seluruh Indonesia," ujar Anggota Komisi X DPR RI Ratih Megasari Singkarru, dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Mendikbud Ristek Nadiem Makarim, dikutip dari laman resmi DPR, Senin (26/9/2022).
Politisi Partai NasDem ini juga menyinggung mengenai puluhan guru PPPK dari Bandar Lampung yang mendatangi Kopi Johny di Kelapa Gading, Jakarta Utara, untuk meminta bantuan pengacara Hotman Paris Hutapea terkait gaji mereka yang tak dibayar selama 9 bulan.
Diketahui, gaji mereka yang seharusnya diterima sejak Desember 2021, namun hingga kini belum juga kunjung diterima.
"Apalagi dengar kabar tadi video yang cukup viral, mereka (para guru honorer dan PPPK) ini sampai kumpul di Kopi Johny. Mereka mengeluhkan 9 bulan terakhir ini belum mendapatkan gajinya sama sekali. Jadi tolong pak menteri, hal-hal seperti ini selalu kita dengar, jadi tolong ada action cepat dari Pak Menteri (Nadiem Makarim) beserta seluruh jajaran," imbau Ratih.
Menurut Legislator Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Barat itu, aksi cepat yang dilakukan Kemendikbudristek akan sangat berarti bagi para guru honorer dan PPPK tersebut.
Bukan hanya untuk memenuhi hak mereka, namun juga menunjukkan rasa kepedulian kepada para pengajar tersebut.
"Bagaimana caranya mereka ini berarti, merasa bahwa Kemendikbud ini benar-benar juga merangkul mereka dan juga memperhatikan mereka," kata Ratih.
Dari pemberitaan sebelumnya, sejumlah guru PPPK dan honorer dari Bandar Lampung, mendatangi Kopi Jhony di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin pagi.
Para guru tersebut mengadu terkait tidak dibayarkannya gaji kepada pengacara ternama Hotman Paris Hutapea.
Aduan ini diunggah melalui postingan video Instagram @hotmanparisofficial.
Hotman menyebut, sebanyak 1.166 guru PPPK dan honorer hingga saat ini belum mendapatkan gaji.
Para guru dari Bandar Lampung ini mengatakan, selama ini mereka mendapatkan gaji dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp 150.000 per bulan.
Padahal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyalurkan dana untuk para guru di Bandar Lampung sebesar Rp 43 miliar untuk tahap pertama dan Rp 38 miliar untuk penyaluran tahap kedua. (*)
