 |
| Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan (Foto: Istimewa) |
JAKARTA - Tata kelola keuangan negara oleh rezim Presiden Joko Widodo dinilai tak prudent, sehingga kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) patut dipertanyakan.
Hal tersebut disampaikan Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan, Sabtu (10/9/2022).
"Pengelolaan APBN tidak transparan, dan penuh kontradiksi, khususnya terkait keuangan minyak bumi," ujarnya.
Anthony menjelaskan, kesesuaian antara pendapatan dan pengeluaran subsidi tidak diungkap secara gamblang oleh pemerintah, ketika mengumumkan secara resmi kenaikan BBM tempo hari.
"Yang disorot hanya sisi subsidi, tapi sisi pendapatan tidak pernah dibicarakan. Padahal, kenaikan harga minyak mentah membuat pendapatan negara dari minyak bumi juga naik," jelas dia, dilansir rmol.
Dalam catatannya, Anthony menjabarkan hasil perhitungan keuntungan yang didapat Pertamina dari harga BBM jenis Pertalite yang kini dipatok Rp 10.000 dari harga sebelumnya Rp 7.650 per liter, serta keuntungan dari kenaikan harga Solar subsidi dari Rp 5.150 menjadi Rp 6.800 per liter.
"Bisnis dengan rakyat: harga pertalite naik Rp 2.350 per liter x sisa konsumsi tahun ini anggap 10 juta KL (kilo liter)=Rp 23,5 triliun. Harga solar naik Rp 1.650 per liter x sisa konsumsi 5 juta KL=Rp 8,25 triliun," paparnya.
Di samping itu, Anthony juga melihat penjelasan Sri Mulyani soal kenaikan anggaran subsidi BBM hingga tiga kali lipat, tidak didukung oleh data-data yang jelas.
"Rakyat hanya mendengar 'Menkeu bilang', tapi tidak ada data pendukung. Rakyat hanya diwajibkan menerima semua perkataan Menkeu. Tentu saja ini cara komunikasi pejabat publik yang sangat buruk," tuturnya.
"Dan pengelolaan APBN yang juga sangat buruk. Terkesan. Pernyataan ini agar publik maklum dengan kenaikan harga BBM," tambah Anthony. (*)
