 |
| Jokowi (Foto: Istimewa) |
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan alasan Jokowi menaikkan harga BBM jenis pertalite, solar subsidi, dan pertamax.
Menurutnya hal itu sejalan dengan kenaikan harga minyak mentah dunia, jika dibandingkan dengan asumsi APBN 2022 yang hanya US$63 per barel.
Sri Mulyani mengatakan harga rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) diproyeksi tembus US$105 per barel.
Padahal, harga minyak mentah saat pandemi di bawah US$70 per barel.
"Anggaran subsidi yang selama ini dalam Perpres 98 Tahun 2022 di mana pemerintah sudah menaikkan tiga kali lipat," ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers, Sabtu (3/9/2022).
Ia memaparkan total alokasi subsidi energi semula hanya sekitar Rp150 triliun. Namun, angkanya melonjak menjadi Rp502,4 triliun.
"Ini dihitung berdasarkan rata ICP yang bisa mencapai US$105 per barel, kurs Rp14.700 per dolar AS dan volume dari pertalite yang diperkirakan mencapai 29 juta kiloliter (kl), sedangkan volume solar disubsidi adalah 17,44 juta kl," jelas Sri Mulyani, dilansir CNNIndonesia.
Namun, ia mengakui harga ICP mulai turun dalam sebulan terakhir. Tetapi, belum kembali ke level saat pandemi covid-19 yang di bawah US$70 per barel.
Dengan demikian, Kemenkeu menghitung subsidi energi tetap berpotensi bengkak meski pemerintah telah menaikkan harga pertalite dan solar subsidi.
Berdasarkan hitungan Kemenkeu, subsidi energi minimal naik menjadi Rp591 triliun jika rata-rata harga ICP sebesar US$85 per barel.
Sementara, jika rata-rata ICP sebesar US$99 per barel, maka subsidi energi tembus Rp605 triliun.
"Apabila ICP di atas US$100 per barel maka total subsidi ke masyarakat dalam bentuk BBM masih akan mencapai Rp649 triliun," ujar Sri Mulyani.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan harga pertalite naik dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10 ribu per liter. Begitu juga dengan solar yang naik dari Rp5.150 menjadi Rp6.800 per liter.
"Pertamax dari Rp12.500 menjadi Rp14.500 per liter. Ini berlaku satu jam saat diumumkan, berlaku pada 14.30 WIB," kata Arifin.
Sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk menambah bantuan sosial (bansos) sebesar Rp24,17 triliun untuk meredam dampak kenaikan harga pertalite dan solar subsidi.
Bansos itu diberikan dalam tiga bentuk. Pertama, BLT sebesar Rp150 ribu kepada 20,65 juta KPM. BLT itu akan diberikan selama empat bulan dengan total Rp600 ribu.
Namun, pemerintah menyalurkan bantuan dalam dua tahap kepada KPM.
Masing-masing keluarga akan mendapatkan Rp300 ribu dalam tahap pertama. Lalu, mereka akan kembali mendapatkan Rp300 ribu dalam tahap kedua.
Negara menganggarkan dana sebesar Rp12,4 triliun untuk menambah bansos tersebut.
Kedua, BLT untuk pekerja bergaji di bawah Rp3,5 juta per bulan sebesar Rp600 ribu. BLT itu hanya diberikan satu kali kepada 16 juta pekerja.
Pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp9,6 triliun untuk menyalurkan BLT tersebut.
Ketiga, pemerintah memberikan subsidi menggunakan 2 persen dari dana transfer umum, yaitu DAU dan DBH sebesar Rp2,17 triliun untuk transportasi umum, seperti ojek. (*)
