 |
| Poster demo tolak kenaikan BBM (Foto: Istimewa) |
JAKARTA - Puluhan ribu buruh akan melakukan aksi demonstrasi menolak rencana kenaikan harga BBM subsidi jenis pertalite dan solar bersubsidi pada 6 September 2022 mendatang.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan aksi demonstrasi akan dilakukan di 34 provinsi.
Untuk di Jakarta, buruh akan berunjuk rasa di depan gedung DPR RI.
"Aksi ini akan diikuti puluhan ribu buruh, untuk di DPR RI massa aksi berjumlah hampir 5.000 buruh. Massa aksi pada 6 September akan berunjuk rasa di DPR RI, dan ribuan buruh lain di kantor gubernur masing-masing," ungkap Said dalam konferensi pers, Selasa (30/8/2022).
Selain di Jakarta, aksi unjuk rasa menolak harga BBM subsidi juga akan dilakukan di Sumatera, Aceh, Batam, Lampung, Kalimantan, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Gorontalo, hingga Papua.
"Secara umum 34 provinsi akan lakukan unjuk rasa," jelas Said, dilansir CNNIndonesia.
Said memaparkan terdapat empat alasan buruh melakukan menolak kenaikan harga BBM. Pertama, kenaikan harga BBM akan membuat daya beli masyarakat turun.
"Kenaikan harga BBM yang disebut-sebut 30 persen khususnya pertalite menjadi Rp10 ribu akan mengakibatkan daya beli buruh dan masyarakat kecil turun drastis," tutur Said.
Menurut dia, upah buruh tidak naik dalam tiga tahun terakhir. Hal itu telah membuat daya beli buruh turun 30 persen.
Jika harga BBM naik, KSPI memproyeksi daya beli masyarakat turun hingga 50 persen. Dengan kata lain, hidup buruh akan semakin susah ke depannya.
Kedua, buruh meminta pemerintah jangan membandingkan harga BBM dengan negara lain yang memiliki pendapatan per kapita lebih tinggi dibandingkan Indonesia.
Ketiga, buruh menuntut pemerintah mengecek lagi berapa sebenarnya pemakai pertalite dan solar subsidi selama ini. Sebab, berdasarkan survei KSPI, pengguna pertalite adalah masyarakat kelas menengah bawah.
"Berdasarkan litbang KSPI, pengguna BBM pertalite adalah kelas menengah bawah, sepeda motor dan angkutan umum itu 120 juta. Jadi bagaimana mungkin dikatakan BBM subsidi banyak tidak tepat sasaran," ujar Said.
Keempat, ongkos transportasi umum berpotensi meningkat hingga 40 persen jika harga pertalite dan solar naik. Hal itu akan berdampak pada nelayan, petani, dan kelas menengah bawah.
Said menambahkan buruh juga menolak pengesahan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dan menuntut kenaikan upah buruh sebesar 10 persen sampai 13 persen dalam aksi unjuk rasa awal bulan depan.
"Ada tiga isu yang akan diangkat dalam aksi pada 6 September serempak di 34 provinsi," tutup Said. (*)
