 |
| Foto: Ilustrasi/Istimewa |
JAKARTA - Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Meutya Hafid menanggapi adanya dugaan kebocoran data pengguna PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN.
Kabar itu muncul di media sosial Twitter dan disebutkan ada 17 data pengguna bocor.
“Saya belum dapat informasi lengkapnya jadi saya juga belum tahu persisnya,” ujar Meutya di Pullman Hotel, Jakarta Pusat, Jumat, 19 Agustus 2022.
Politikus Partai Golkar itu meminta pemerintah memeriksa kebenaran dugaan pencurian data dan memanggil data protection officer-nya.
Termasuk potensi kebocoran data karena kelalaian dari pihak PLN atau ada serangan khusus.
Menurut Meutya pemerintah bisa langsung melakukan penindakan hukum dengan aturan yang ada dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan melakukan langkah-langkah antisipatif.
Pemerintah disarankan melakukan evaluasi terhadap PLN tanpa menunggu Rancangan Undang-Undang atau RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) selesai.
“Intinya pemerintah sebetulnya dari sekarang sudah bisa bertindak, enggak harus menunggu undang-undang. Kita menyiapkan nanti untuk memperkuat saja," kata dia, dilansir Tempo.
Sebelumnya, salah satu pengguna Twitter melaporkan adanya dugaan penjualan lebih dari 17 juta data pelanggan PLN.
Berdasarkan tangkapan layar yang dibagikan, menunjukkan laman web breached.to dengan akun bernama "loliyta", yang mengklaim menjual data pengguna PLN.
Mengutip informasi tersebut, beberapa data pelanggan PLN yang diklaim dijual di antaranya ID lapangan, ID pelanggan, nama pelanggan, tipe energi, KWH, alamat rumah, nomor meteran, tipe meteran, hingga nama unit UPI.
Juru bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Dedy Permadi menngatakan masih menelusuri lebih lanjut dugaan kebocoran data pengguna PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN.
“Baru dicek. Setelah mendapatkan cerita itu, kami tadi langsung melakukan pengecekan. Jadi saat ini Kominfo sedang mendalami terkait dengan dugaan kebocoran data itu,” ujar dia di Gedung Kominfo, Jakarta Pusat pada Jumat, 19 Agustus 2022.
Dedy mengatakan jika sudah ada hasil atau temuan sementara dari dugaan kebocoran data tersebut akan segera diumumkan.
“Kita akan usahakan yang terbaik semoga setelah ini kita bisa menginformasikan kepada teman-teman,” kata Dedy.
Selain itu, Kominfo juga akan berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) termasuk dengan PLN.
“Kita mengupayakan hari ini akan berkomunikasi dengan mereka,” tutur Dedy. (*)
