 |
| Bank Dunia (Foto: Istimewa) |
SABURAI - Bank Dunia (World Bank) memproyeksi ekonomi Indonesia pada 2022 mampu tumbuh 5,1% dan meningkat jadi 5,3% pada tahun selanjutnya.
Meski begitu, ada risiko global yang membuat ekonomi domestik melambat ke 4,6% tahun ini.
Prospek yang menurun akibat tekanan dari lingkungan ekonomi global.
Tekanan itu membuat tingkat inflasi di Indonesia meningkat lebih tinggi dengan proyeksi menjadi 3,6% (yoy) seiring dengan peningkatan permintaan dalam negeri dan harga-harga komoditas yang lebih tinggi.
"Dapat memicu skenario penurunan dengan tekanan inflasi yang lebih tinggi yang memaksa realokasi fiskal ke subsidi yang tidak ditargetkan, penurunan permintaan untuk ekspor komoditas, dan pembiayaan eksternal yang ketat yang berdampak pada biaya pinjaman dan keinginan investasi sektor swasta," tulis Bank Dunia dalam laporan terbarunya Financial Deepening for Stronger Growth and Sustainable Recovery, Rabu (22/6/2022).
Selain pandemi, tekanan global dipengaruhi oleh konflik Rusia dan Ukraina.
Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan melambat dari 5,7% pada 2021 menjadi 2,9% pada 2022.
Sebagai akibat dari perang Rusia-Ukraina, harga sebagian besar komoditas global akan jauh lebih tinggi pada 2022.
Harga-harga ini juga diperkirakan mencapai puncaknya pada tahun ini dan diproyeksi tetap tinggi dalam jangka menengah.
"Hal ini meningkatkan kekhawatiran atas kerawanan ketahanan pangan dan kemiskinan, serta meningkatnya inflasi. Ini dapat menyebabkan kondisi keuangan yang lebih ketat, yang memperbesar kerentanan sektor keuangan," sebut laporan itu, dilansir detikcom.
Sementara defisit fiskal diproyeksi menyempit menjadi 3% dari PDB pada tahun 2023, sejalan dengan komitmen pemerintah.
Laporan mengungkapkan, penyesuaian fiskal sekitar 1,6% dari PDB akan diperlukan untuk mencapai target defisit pemerintah tersebut.
Hal ini diharapkan dapat dicapai melalui penyesuaian yang seimbang dari pengurangan belanja dan reformasi kebijakan untuk meningkatkan penerimaan.
Penerimaan negara sendiri diproyeksi tinggi karena reformasi pajak dan harga-harga komoditas yang lebih kuat.
UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan diproyeksi dapat meningkatkan penerimaan rata-rata 0,9% dari PDB selama 2022-2025.
Di sisi lain, belanja pemerintah diproyeksi menurun secara bertahap dengan dihapusnya program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan anggaran pandemi COVID-19.
"Namun belanja untuk subsidi bahan bakar dan listrik diperkirakan akan meningkat secara sementara pada 2022 karena pemerintah menerapkan transmisi kenaikan harga (passthrough) secara sebagian dari harga energi global yang lebih tinggi ke harga eceran," ungkap laporan Bank Dunia. (*)
